Komdigi Kerja Sama dengan Mabes Polri, Bakal Blokir Akun Medsos Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran

Wait 5 sec.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam agenda Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparanWakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan, Komdigi akan bekerja sama dengan Mabes Polri untuk menindak akun media sosial (medsos) yang disalahgunakan untuk merekrut warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran Rusia.Nezar menerangkan, aktivitas perekrutan tersebut masuk dalam kategori konten negatif yang diawasi dan dipantau oleh tim patroli siber Komdigi.Pasalnya, praktik tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilarang dalam undang-undang.“Kalau peristiwa seperti itu, itu masuk dalam konten-konten negatif yang diawasi dan juga dimonitoring oleh tim cyber patrol yang ada di Komdigi. Ini kan masuk dalam kategori TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Satu hal yang dilarang dalam undang-undang kita,” tutur Nezar saat ditemui kumparan usai agenda CIFP 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11).Nezar mengatakan, Komdigi juga tengah mendalami sejumlah modus yang digunakan untuk menjerat calon korban. Salah satunya melalui tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART), yang ternyata berbeda dengan pekerjaan yang harus dijalani korban setelah tiba di negara tujuan.“Jadi kita mencoba mendalami soal-soal itu terutama modus-modus di balik tawaran untuk kerja sebagai ART tapi kemudian setelah sampai di negara tujuan dia masuk dalam sindikat perdagangan orang dan disuruh bekerja tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan penuh tekanan dan lain sebagainya,” ujarnya.FS (29) warga asal Cimahi yang diduga menjadi tentara di Rusia dan kesulitan untuk pulang ke Indonesia. Foto: Dok. IstimewaDalam penanganan kasus tersebut, Nezar menjelaskan, Komdigi bertugas memantau kampanye perekrutan yang beredar di platform media sosial. Sementara itu, penindakan terhadap dugaan tindak pidana dilakukan melalui kerja sama dengan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya.“Kita bekerja sama, kita kan cuma memantau kampanye yang dibuat di platform media sosialnya tapi penindakannya kita kerja sama dengan Mabes Polri dan aparat penegak hukum,” tuturnya.Ia pun menegaskan, akun media sosial yang diketahui digunakan untuk aktivitas perdagangan orang akan diblokir karena melanggar ketentuan hukum.“Oh iya kalau kita ketahui itu adalah tindak pidana perdagangan orang pasti diblokir karena itu melanggar undang-undang kita,” tegasnya.