Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTORencana belanja negara dalam RAPBN 2027 yang dipatok mencapai Rp 4.097,2 triliun menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Jumat (14/8). Selain itu, terdapat penegasan Presiden Prabowo bahwa data Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan pribadi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:Prabowo: Belanja Negara RAPBN Tahun 2027 Rp 4.097,2 TriliunPemerintah resmi memproyeksikan belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun, meningkat signifikan dari Rp 3.842,7 triliun pada APBN 2026. Desain anggaran yang ekspansif namun terukur ini diarahkan untuk mendukung delapan program kerja prioritas nasional (PKPN), termasuk kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, hingga pengentasan kemiskinan, guna memacu target pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027.Di sisi penerimaan, pendapatan negara ditargetkan tumbuh menjadi Rp 3.426 triliun dari sebelumnya Rp 3.153,6 triliun pada APBN 2026. Dengan postur tersebut, defisit anggaran berhasil ditekan ke angka 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 671,2 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah menuju pengelolaan fiskal yang lebih sehat dan seimbang dibandingkan target defisit tahun lalu yang berada di angka 2,68 persen atau sebesar Rp 689,1 triliun.Suasana jelang Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOPrabowo: Data Sensus Ekonomi Tak Akan Dipakai Kejar KekayaanPresiden Prabowo Subianto memastikan bahwa data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 murni digunakan untuk kepentingan formulasi kebijakan dan penyusunan anggaran, bukan sebagai instrumen pemeriksaan kepatuhan pajak atau pengejaran kekayaan pribadi. Sensus ini dinilai sangat krusial bagi validitas statistik nasional mengingat Indonesia sudah lebih dari 10 tahun tidak melakukan pembaruan metode perhitungan aktivitas ekonomi (re-basing).Guna menyukseskan agenda berskala nasional ini, pemerintah mengerahkan sedikitnya 251 ribu petugas sensus untuk melakukan pendataan menyeluruh di setiap desa di Indonesia. Partisipasi aktif serta kejujuran masyarakat dalam mengisi formulir sensus sangat menentukan kualitas basis data ekonomi makro yang akan menjadi fondasi utama perencanaan program taktis ke depan, termasuk penajaman akurasi alokasi pada RAPBN 2027.