BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan menyusul peningkatan titik panas (hotspot) berkepercayaan tinggi serta laporan masyarakat terkait kabut asap dan menurunnya jarak pandang.Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan mencapai 518 titik pada 19 Agustus 2026, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya.Pada 19 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, Kalimantan Barat mencatat 259 hotspot, Kalimantan Tengah 242 titik, dan Kalimantan Selatan 17 titik. Secara kumulatif selama 17–19 Agustus, ketiga provinsi tersebut mencatat total 750 hotspot berkepercayaan tinggi.Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa hotspot tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa titik panas sehingga setiap temuan tetap harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan lokasi, kondisi, penyebab, dan luas area yang terbakar.Pemerintah Responsif terhadap Laporan Kabut AsapPemerintah juga menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kabut asap dan terbatasnya jarak pandang di sejumlah daerah, termasuk Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak.Kondisi jarak pandang pada 19 Agustus menunjukkan perbedaan antarwilayah. Di Bandara Supadio Pontianak, jarak pandang tercatat sekitar 1,2 kilometer pada pukul 08.00 WIB. Sementara di Palangka Raya sekitar 3 kilometer dan di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, jarak pandang sempat turun hingga sekitar 400 meter.Namun, kondisi mulai membaik pada 20 Agustus 2026. Jarak pandang di Bandara Supadio tercatat sekitar 4 kilometer, Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sekitar 6 kilometer, sedangkan sejumlah titik di Banjarbaru telah kembali mencapai lebih dari 10 kilometer.Ribuan Personel DikerahkanUntuk menangani kondisi tersebut, pemerintah mengerahkan sedikitnya 12.880 personel gabungan di tiga provinsi prioritas. Rinciannya terdiri atas 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.Personel gabungan berasal dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat. Mereka melakukan patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan, pendinginan, hingga penyekatan area terbakar.Pemerintah juga memperkuat sarana pemadaman, termasuk pembangunan dan pengaktifan sumur bor di wilayah prioritas. Langkah ini penting karena sumber air permukaan semakin terbatas akibat kondisi kering, terutama dalam penanganan kebakaran di lahan gambut yang memiliki potensi bara bertahan di bawah permukaan.Operasi Modifikasi Cuaca DioptimalkanSelain pemadaman darat, pemerintah terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah rawan karhutla. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan teknis.Di Kalimantan Barat, OMC telah dilaksanakan pada 13–17 Agustus 2026 melalui sembilan sorti penerbangan. Sementara di Kalimantan Tengah, OMC telah dilakukan dalam dua periode, yakni 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus 2026, dengan total 13 sorti penerbangan.Armada Udara DiperkuatPenanganan karhutla di Kalimantan Tengah juga diperkuat dengan dukungan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara.Namun, operasi udara menghadapi tantangan berupa pekatnya asap yang membatasi jarak pandang pilot, khususnya di sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau. Dalam kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, operasi water bombing tidak dapat dipaksakan.Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga terus mendalami penyebab setiap kejadian karhutla. Jika ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran, proses penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat maupun pelaku usaha juga dilarang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.Masyarakat di wilayah terdampak diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan serta menyalakan lampu kendaraan ketika jarak pandang terbatas.Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan titik api maupun kepulan asap kepada BPBD, Manggala Agni, aparat pemerintah daerah, atau posko terdekat agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. (*)Sumber: Kementerian Kehutanan RI