Ketika kemerdekaan tak terasa dalam keseharian, apa yang sebenarnya kita rayakan?

Wait 5 sec.

Heru Dharma/Pexels, CC BY• Fenomena enggan merayakan kemerdekaan muncul dari krisis kebebasan.• Kesulitan hidup memicu rasa ketidakberdayaan masyarakat.• Perubahan kebijakan dengan pelibatan warga lebih bermakna dibanding seremoni.Apa jadinya jika masyarakat tidak lagi menantikan dan merayakan hari Kemerdekaan Indonesia seperti sebelumnya?Beberapa waktu lalu, fenomena “enggan merayakan kemerdekaan” muncul di media sosial karena kondisi negara sedang tidak baik-baik saja.Beberapa akun merespons dengan tuduhan yang mempertanyakan rasa cinta tanah air mereka. Namun, tuduhan itu bisa jadi terlalu tergesa-gesa dan justru menyembunyikan persoalan mendasarnya. Pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan bukan “mengapa nasionalisme kita hilang atau berkurang”, melainkan apa sebenarnya yang hendak kita rayakan, ketika “kemerdekaan” sebagai kata benda terasa begitu jauh dari kemerdekaan sebagai pengalaman hidup sehari-hari? Tengoklah kesulitan kita mencari pekerjaan dan program Makan Bergizi Gratis yang justru menimbulkan puluhan ribu kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Belum lagi harga kebutuhan pokok yang tak kunjung bersahabat dengan upah. Semua ini adalah bentuk “gangguan kemerdekaan” baru yang tidak datang dari luar, melainkan dari ketidakberdayaan menghadapi hidup itu sendiri.Filsuf Isaiah Berlin pernah membedakan dua wajah kebebasan (liberty). Ada kebebasan negatif, yakni ketiadaan campur tangan atau penjajahan dari pihak luar. Ada juga kebebasan positif, yakni kapasitas nyata seseorang untuk menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Proklamasi 1945 memberi kita yang pertama. Namun, yang apa yang kita rindukan hari ini, adalah kemerdekaan yang kedua: dirasakan dalam bentuk pekerjaan yang layak, makanan yang aman, dan masa depan yang bisa direncanakan tanpa cemas. Ketika kebebasan negatif dirayakan setiap tahun sedangkan kebebasan positif tak kunjung tiba, perayaan itu lambat laun terasa seperti ritual kosong. Agustusan cuma simbol yang mengambang di atas kenyataan yang jomplang. Baca juga: Upacara HUT RI di IKN: perayaan yang berlebihan? Memang, makna kemerdekaan memang tidak pernah seragam bagi semua orang. Bagi sebagian kelompok—yang hidupnya relatif mapan, tidak bergantung pada bantuan sosial yang keliru sasaran, tidak terancam kehilangan pekerjaan bulan depan—perayaan 17 Agustus tetap mungkin bisa dirayakan sebagai momen syukur kolektif.Akan tetapi, bagi kelompok yang merasa terhimpit oleh persoalan struktural, ajakan untuk “merayakan kemerdekaan” bisa terdengar seperti permintaan untuk berpura-pura baik-baik saja. Pada akhirnya, kelas sosial-ekonomi menjadi lensa yang tak terhindarkan untuk memahami mengapa semangat 17-an begitu berbeda antarkelompok.Makna kemerdekaan hari iniSituasi yang hadir hari ini kemungkinan bisa dijelaskan melalui kacamata Martin Seligman, bahwa kita bisa mengalami learned helplessness. Kondisi ini terjadi ketika seseorang, setelah berulang kali mengalami situasi yang di luar kendalinya, akhirnya berhenti berusaha, sekalipun kelak muncul celah untuk bertindak. Yang penting dari konsep ini bukan hanya soal berhenti berusaha, melainkan bagaimana persepsi terhadap kendali bisa berubah—cepat atau lambat. Seseorang tidak lagi memercayai bahwa usahanya akan menghasilkan sesuatu yang berarti, sehingga ia berhenti mencoba bahkan sebelum memulai langkah pertama.Keengganan memasang bendera atau mengikuti upacara bendera bisa dibaca sebagai gejala serupa dalam skala kolektif. Sikap tersebut bukanlah pembangkangan yang disengaja, melainkan penarikan diri dari simbol-simbol yang dirasa sedang tidak relevan dengan pengalaman hidup.Di titik inilah pemaknaan atas kata “merdeka” mengalami pergeseran yang layak direnungkan. Bagi generasi pendiri bangsa, merdeka adalah kata kerja—sesuatu yang direbut lewat perjuangan, dan karena itu terasa nyata di tangan.Bagi sebagian warga hari ini, merdeka telah berubah menjadi kata benda. Kita mendapat warisan itu, tapi tidak mengalaminya sebagai proses yang bisa kita upayakan. Tengok saja kebijakan dirancang di ruang yang jauh dari jangkauan warga, dan keluhan yang disampaikan jarang berujung perbaikan. Ditambah lagi, siklus ini berulang cukup sering hingga sebagian orang berhenti berharap kemerdekaan bisa berarti sesuatu yang bisa mereka perjuangkan lagi. Suasana ketidakpastian ini pun punya cara menyebar yang khas. Gustave Le Bon, dalam kajiannya tentang psikologi massa, mencatat bagaimana kecemasan kolektif bisa menular tanpa memerlukan insiden nyata sebagai pemicu, cukup rumor, firasat, atau bayang-bayang ancaman yang belum tentu terjadi.Maka keengganan merayakan bukanlah otomatis tanda ketidakpedulian. Ada kemungkinan lain yang lebih layak dipertimbangkan: bahwa sikap itu adalah bentuk kesadaran kritis, bukan sikap apatis.Jadi, apa yang harus kita lakukan?Pertanyaan ini paling pantas diarahkan pertama-tama kepada pemerintah dan pembuat kebijakan. Sebab, merekalah yang memegang kendali atas sumber ketidakberdayaan itu. Jawabannya bukan kampanye kebangsaan yang lebih gencar atau imbauan moral untuk lebih mencintai tanah air, melainkan perbaikan yang bisa dirasakan sekaligus diperiksa kebenarannya oleh warga sendiri. Misalnya, audit independen dan terbuka atas program-program strategis, serta perluasan lapangan kerja yang terukur dalam data yang bisa diperiksa, bukan sekadar dijanjikan dalam pidato. Ketika negara berhasil membangun kembali hubungan antara janji dan kenyataan, ruang bagi ketidakberdayaan yang dipelajari akan menyempit dengan sendirinya: Warga kembali akan berusaha begitu mereka melihat usahanya membuahkan hasil.Namun tanggung jawab itu tidak sepenuhnya bertumpu pada negara. Jawabannya juga bukan memaksakan diri merayakan sesuatu yang belum terasa nyata, melainkan mengalihkan energi dari simbol musiman ke partisipasi yang lebih berkelanjutan. Ini misalnya dengan mengawasi penggunaan anggaran di tingkat daerah, terlibat dalam musyawarah desa atau kelurahan, atau sesederhana terus menyuarakan keluhan lewat kanal yang tersedia alih-alih memilih diam. Kritik yang disampaikan secara konsisten sepanjang tahun jauh lebih bermakna bagi demokrasi, ketimbang bendera yang berkibar sehari lalu dilupakan sebelas bulan berikutnya. Baca juga: Sepanjang sejarah, angkatan muda selalu memiliki kesadaran akan Indonesia yang lebih baik Barangkali tahun ini jika ada bendera yang kemudian tidak berkibar lantaran wujud dari sebuah protes, itu menjadi pesan yang jauh lebih jujur dibanding seribu spanduk kemerdekaan: kita belum sepenuhnya merdeka. Mengakui semua itu adalah langkah pertama menuju kemerdekaan yang sesungguhnya.Ignatia Sarasvati Wahyuputro berkontribusi dalam penyuntingan artikel ini.Wawan Kurniawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.