Suasana halal bihalal Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanImbauan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN DKI Jakarta sebesar maksimal 50 persen menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Senin (17/8). Selain itu, ada pula kabar mengenai pemerintah yang menyiapkan anggaran siap pakai Rp 5 triliun untuk penanganan bencana di NTT. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:ASN DKI Diimbau WFH Besok, Maksimal 50 Persen per Unit KerjaPemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja berupa work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 18 Agustus 2026. Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 30/SE/2026 ini dirilis dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI. Guna menjaga efektivitas kinerja birokrasi, jumlah ASN yang diperbolehkan mengambil opsi WFH dibatasi maksimal 50 persen dari total pegawai di setiap unit kerja terkecil.Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai kembali bekerja di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanSecara operasional, kebijakan ini juga diikuti oleh sektor pendidikan di bawah Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Surat Edaran Nomor 87/SE/2026 yang mengizinkan opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pemerintah daerah tetap mengedepankan kontrol ketat terhadap produktivitas pegawai dengan mewajibkan presensi daring sebanyak 2 kali sehari, yakni pada pagi hari pukul 06.00-08.00 WIB dan sore hari pukul 16.00-18.00 WIB. Kebijakan WFH ini dikecualikan bagi unit pelayanan langsung masyarakat yang harus tetap beroperasi penuh demi menjaga stabilitas layanan publik.Purbaya Siapkan Anggaran Rp 5 T untuk Penanganan Bencana NTTMenteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konferensi pers bulanan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFPKementerian Keuangan memastikan kesiapan fiskal negara dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana siap pakai (on-call) sebesar Rp 5 triliun yang saat ini stand by pada pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mempercepat respon darurat serta pemulihan awal ekonomi masyarakat di zona terdampak.Jika eskalasi kerusakan meluas dan membutuhkan pembiayaan yang lebih besar, skema penyesuaian dukungan anggaran akan segera ditempuh. Pemerintah berkomitmen menyuntikkan dana tambahan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun cadangan khusus bencana. Koordinasi lintas sektoral antara Kementerian/Lembaga juga terus dimatangkan untuk mendanai rekonstruksi fasilitas umum yang tidak tercakup dalam pagu BNPB, guna memastikan pemulihan infrastruktur berjalan efektif tanpa membebani kas daerah secara berlebih.