Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Dok. IstimewaLangkah pimpinan DPR RI dan pemerintah dalam merumuskan kepastian status kepegawaian bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat acungan jempol. Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai langkah taktis tersebut merupakan bentuk keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.Apresiasi ini disematkan menyusul rapat koordinasi dan finalisasi kebijakan penataan status guru PPPK yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama kementerian terkait. Rapat tersebut menelurkan angin segar, di mana salah satunya memberi peluang bagi guru PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2027."Kami dari Fraksi Gerindra mengapresiasi kepemimpinan Bang Sufmi Dasco Ahmad di DPR dan jajaran pemerintah yang tanggap menyelesaikan persoalan ini," ujar Andre yang juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Kamis (20/8).Andre menegaskan, kepastian status kepegawaian—mulai dari regulasi PPPK paruh waktu hingga peluang dialihkan menjadi PNS—merupakan hal yang sangat krusial.Lebih lanjut, Ketua DPD Gerindra Sumbar ini menekankan bahwa keputusan tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara. Ia sangat memahami rentetan kecemasan yang selama ini menghantui ribuan pendidik di daerah terkait masa depan kesejahteraan mereka."Komitmen DPR dan pemerintah ini membuktikan bahwa negara hadir secara nyata. Selama ini, banyak guru honorer dan PPPK yang cemas. Keputusan bersama ini memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat dirindukan oleh para pendidik di seluruh penjuru tanah air," paparnya.Oleh karena itu, politikus asal Sumatera Barat ini memastikan partainya tidak akan lepas tangan begitu saja setelah regulasi disahkan. Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI, Andre berjanji akan ikut mengawal masa transisi ini."Ke depan, Fraksi Gerindra DPR RI maupun MPR RI siap mengawal seluruh proses transisi administratif ini hingga ke tingkat daerah. Kami ingin memastikan tidak ada kendala teknis atau birokrasi yang menghambat implementasi keputusan ini, sehingga para guru dapat fokus melahirkan generasi penerus bangsa," tegasnya.Sebagai informasi tambahan, Menteri PAN-RB Rini Widyantini memaparkan bahwa saat ini terdapat 955.245 guru berstatus PPPK, dengan 231.246 di antaranya adalah PPPK paruh waktu. Di sisi lain, proyeksi kebutuhan guru nasional masih berada di angka 526.689 formasi.Nantinya, para guru PPPK paruh waktu akan diberikan prioritas untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Di awal tahun yang sama, pemerintah juga membuka keran seleksi bagi PPPK untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).Kementerian Keuangan memastikan skema transisi kepegawaian ini aman secara anggaran. Berdasarkan simulasi pemerintah, program ini dapat dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, di mana proyeksi defisit APBN 2027 tetap terjaga di kisaran 2,4 persen.