BorneoFlash.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) panas bumi mencapai Rp2,6 triliun pada 2026, naik dari realisasi 2025 sebesar Rp2,46 triliun.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah mengejar target tersebut melalui peningkatan pengeboran panas bumi.“Target untuk tahun ini memang naik. Kami semangat untuk menghadirkan Rp2,6 triliun, karena tadi ada banyak pengeboran yang harus dilakukan,” ujar Eniya dalam acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu.Eniya mengatakan panas bumi menjadi satu-satunya sumber energi baru dan energi terbarukan (EBT) yang menyumbang PNBP.Pemerintah juga menargetkan investasi panas bumi mencapai 1,1 miliar dolar AS pada 2026. Melalui lelang wilayah kerja panas bumi, pemerintah berharap investasi jangka panjang mencapai 2,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp39 triliun.Pada IIGCE 2026, pemerintah menyerahkan izin panas bumi kepada PT PLN (Persero) untuk WKP Gunung Ungaran dan PT Telaga Rano Geothermal untuk WKP Telaga Ranu.Pemerintah juga menyiapkan penawaran lima WKP dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) pada 2026.Lima WKP itu mencakup Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Ile Ange, dan Gunung Sirung. Kelimanya memiliki cadangan sekitar 304 megawatt (MW) dan rencana kapasitas pengembangan 145 MW.Rinciannya, Danau Ranau 40 MW, Hamiding 50 MW, Songgoriti 40 MW, Oka Ile Ange 10 MW, dan Gunung Sirung 5 MW.Tujuh wilayah WPSPE meliputi Talamau dan Simisiuh di Sumatera Barat, Srirejo di Lampung, Lili Seporaki di Sulawesi Barat, Maranda Kawende di Sulawesi Tengah, Massepe Sulili di Sulawesi Selatan, dan Banda Baru di Maluku.Ketujuh wilayah tersebut memiliki total sumber daya sekitar 321 MW dan cadangan sekitar 247 MW. (*)