Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat ditemui di Taman Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat ikut mengawasi proyek pembangunan yang dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Warga dipersilakan membuat laporan jika menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek.Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat menghadiri acara On-Ground Activation Integrity Fun Walk dan Integrity Booth bertema “5 Abad Kota Global: Birokrasi Bersih, Hadir Melayani" dalam rangka Kampanye Antikorupsi Serentak 2026 di kawasan CFD Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (16/8).“Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan,” kata Johanis kepada wartawan.Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah maupun KPK. Masyarakat juga perlu terlibat aktif karena pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.“Oleh karena itu, kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di Pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami,” ujarnya.Johanis mengatakan laporan dari masyarakat nantinya dapat dikoordinasikan KPK dengan Gubernur DKI Jakarta untuk menindak dugaan penyalahgunaan kewenangan.“Untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari Pemerintah DKI,” tuturnya.Menurut Johanis, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah. Sebab, dana yang digunakan dalam pembangunan Pemprov DKI pada dasarnya berasal dari masyarakat.“Karena apa yang dipakai oleh Pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI,” katanya.Pramono Sebut Selalu Koordinasi dengan KPKGubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hadir di acara tersebut, mengatakan Pemprov DKI selama ini terus melakukan koordinasi dengan KPK dalam menjalankan pemerintahan, terutama untuk kegiatan yang memiliki risiko dan nilai besar.Pramono mengaku selalu meminta jajaran Balai Kota untuk melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK dalam kegiatan-kegiatan tersebut.“Sebagai Gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” kata Pramono.Ia mengatakan kampanye antikorupsi yang digelar di CFD tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI.Kegiatan tersebut diikuti sekitar 10.530 peserta yang terdiri dari ASN DKI Jakarta, BUMD, KPK, RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, hingga Jumantik.Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat ditemui di Taman Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparanDalam kegiatan itu, Pemprov DKI juga menyediakan sejumlah pelayanan gratis bagi masyarakat, di antaranya layanan Dukcapil, kesehatan, dan Bapenda.“Dan sekarang ini hampir semua pengurusan di Jakarta yang menyangkut masyarakat hampir semuanya gratis,” ujar Pramono.Lebih lanjut, ia berharap kegiatan bersama KPK tersebut dapat memperkuat integritas jajaran birokrasi Pemprov DKI.“Terutama bagi birokrasi yang ada di Balai Kota dan juga seluruh jajaran OPD. Dan kami tahu hal yang menjadi utama bersama KPK adalah menyangkut integritas,” pungkasnya.