Logo Bank Dunia. Foto: REUTERS/Johannes P. ChristoBank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income setelah kedua negara tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun. Status baru ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap Vietnam dan Filipina.Dengan perubahan tersebut, lima negara di Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, kini berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi, berdasarkan pembaruan klasifikasi yang dirilis Bank Dunia pada Rabu (1/7). Sebelumnya, Vietnam menyandang status negara berpendapatan menengah bawah atau lower-middle income sejak 2009, sementara Filipina berada dalam kategori tersebut sejak akhir 1980-an.Bank Dunia menyatakan kenaikan status Vietnam didorong oleh model pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekspor. Sementara itu, Filipina dinilai berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai sektor.Menurut Bank Dunia, kinerja ekonomi Filipina mencerminkan peningkatan di seluruh sektor utama, sehingga transformasi ekonomi yang terjadi tidak hanya bergantung pada satu sektor tertentu.Pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Vietnam dan Filipina masing-masing mencapai USD 4.970 dan USD 4.850 pada 2025. Angka tersebut telah melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar USD 4.636 untuk dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas.Ilustrasi Cebu di Filipina. Foto: Shutter StockSekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, mengatakan negaranya mampu mempertahankan agenda pembangunan meski dihadapkan pada berbagai tantangan global dan domestik.“Meski menghadapi guncangan global dan domestik, kami terus mendorong pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan tetap berada di jalur yang tepat untuk menjalankan agenda pembangunan kami,” kata Balisacan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Bloomberg.Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada tahun ini. Target tersebut akan ditopang oleh berbagai reformasi yang lebih ramah terhadap dunia usaha serta investasi besar-besaran di sektor infrastruktur.Sebaliknya, Filipina diperkirakan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pemerintah negara tersebut telah memangkas target pertumbuhan ekonomi periode 2026–2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan dampak fenomena El Niño yang semakin kuat.Selain Vietnam dan Filipina, Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka juga naik status menjadi negara berpendapatan menengah atas. Sementara itu, Togo meningkat dari kategori negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah bawah.Bank Dunia juga mencatat proporsi negara berpendapatan rendah di dunia terus menurun menjadi 11 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 30 persen pada 1987.Dampak terhadap PembiayaanMeski berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, akses pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan dengan skema pinjaman lunak diperkirakan akan semakin terbatas.Sebagai contoh, Filipina selama ini menikmati pinjaman dengan bunga di bawah tingkat pasar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, serta berbagai program sosial.Kepala Ekonom Union Bank of the Philippines, Ruben Carlo Asuncion, mengatakan kenaikan klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa suatu negara semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pembiayaannya sendiri, termasuk dari sisi fiskal.“Intinya, semakin tinggi posisi suatu negara dalam klasifikasi Bank Dunia, berarti negara tersebut semakin mandiri dan semakin mampu memenuhi kebutuhan serta membiayai pembangunannya sendiri, termasuk dari sisi fiskal,” ujar Asuncion.Sementara itu, Balisacan menilai meskipun sebagian bantuan pembangunan resmi Official Development Assistance( ODA) dengan skema lunak kemungkinan akan berkurang secara bertahap, manfaat yang diperoleh dari fundamental ekonomi yang lebih kuat serta akses pasar yang semakin luas diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan dampak penyesuaian tersebut.Ia juga menegaskan status baru tersebut bukan berarti Filipina telah terbebas dari berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, kesenjangan pendapatan masih terjadi dan banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi.