BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap nota jawaban Wali Kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berkomitmen mengoptimalkan penggunaan anggaran, demi kesejahteraan masyarakat.Bagus mengatakan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikator pengelolaan keuangan yang baik. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat."Selalu saya sampaikan, kita memang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana anggaran ini digunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya, untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Balikpapan," ujarnya, di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada Senin (6/7/2026).Ia menjelaskan, sejumlah program yang sebelumnya belum dapat direalisasikan akan kembali dianggarkan, termasuk pengembangan Rumah Sakit Sayang Ibu. Di sisi lain, Pemkot tetap memprioritaskan belanja wajib (Mandatory Spending), seperti pembangunan sekolah, pembiayaan BPJS Kesehatan kelas III bagi peserta bukan penerima upah, serta program seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru mulai dari PAUD hingga SMA.Selain itu, berbagai layanan kepada masyarakat, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.Meski demikian, Bagus mengakui masih terdapat beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan anggaran ke depan semakin baik.Menanggapi pandangan salah satu fraksi DPRD yang meminta agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengurangi pelayanan publik, Bagus menegaskan kebijakan efisiensi tetap dilakukan tanpa mengganggu program prioritas.Menurutnya, efisiensi difokuskan pada pengurangan belanja perjalanan dinas (SPPD) dan optimalisasi penggunaan fasilitas milik Pemerintah Kota Balikpapan untuk kegiatan rapat maupun pertemuan."Efisiensi tetap dilakukan. Misalnya anggaran perjalanan dinas dikurangi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah kota akan kita maksimalkan. Rapat-rapat dinas juga sudah kita lakukan dengan pola seperti itu," jelasnya.Bagus memastikan kebijakan efisiensi tidak akan berdampak pada pemenuhan program-program wajib yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, penanganan banjir, pembangunan sekolah, program seragam sekolah gratis, BPJS Kesehatan, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis."Pemerintah berharap tidak ada penurunan terhadap program-program wajib yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua itu tetap menjadi prioritas dalam penganggaran," tegasnya. (*)