BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah lanjutan untuk meningkatkan keamanan di kawasan Jembatan Achmad Amins atau Mahkota II setelah kasus pencurian kabel listrik yang menyebabkan lampu penerangan jalan tidak berfungsi dalam kurun waktu yang cukup lama.Selain melakukan pemulihan jaringan penerangan, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan dengan menyiapkan pemasangan kamera pengawas di sejumlah titik strategis. Upaya tersebut dilakukan guna melindungi aset daerah sekaligus mengantisipasi terulangnya aksi pencurian yang merugikan pemerintah dan masyarakat.Perbaikan fasilitas penerangan menjadi prioritas yang saat ini ditangani Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Instansi tersebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 juta untuk mengganti kabel yang hilang dan menghidupkan kembali lampu-lampu penerangan di sepanjang jembatan.Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda mendapat tugas memperkuat pengawasan melalui penambahan perangkat CCTV. Sekretaris Diskominfo Samarinda, Suparmin, mengatakan proses pengadaan kamera telah berjalan dan kini memasuki tahap penyelesaian oleh pihak penyedia.“Diskominfo ditugaskan untuk menambah CCTV. Sudah diusulkan dan sudah kontrak. Tinggal fix-an dari penyedia,” kata Suparmin, pada Senin (6/7/2026). lihat foto Kondisi Jembatan Achmad Amins (Mahkota II) di Samarinda, Pemkot Samarinda berencana memasang empat unit kamera CCTV di sejumlah titik akses masuk jembatan sebagai langkah memperkuat pengawasan dan mencegah kembali terjadinya pencurian kabel penerangan jalan. Foto: BorneoFlash/Nur AinunnisaSebanyak empat kamera pengawas direncanakan dipasang pada area akses masuk menuju Jembatan Mahkota II. Penempatan tersebut dinilai lebih efektif untuk memantau lalu lintas kendaraan maupun aktivitas orang yang keluar masuk kawasan jembatan.“Ada empat titik. Itu rata-rata dipasang di daerah pintu masuknya, di gate. Kemungkinan baru bisa itu di Agustus,” ujarnya.Menurut Suparmin, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Samarinda yang dibahas bersama Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP). Dalam pembahasan itu, perangkat daerah diminta menyusun langkah konkret untuk memperkuat perlindungan terhadap aset milik pemerintah.Ia menegaskan bahwa akar persoalan yang menyebabkan padamnya penerangan di jembatan tersebut adalah aksi pencurian kabel yang terjadi dalam jumlah besar.“Perintahnya adalah bagaimana pengamanan aset-aset ini. Kan permasalahannya sebenarnya kabelnya dicuri,” ungkapnya.Panjang kabel yang hilang diperkirakan mencapai beberapa kilometer sehingga proses penggantian membutuhkan tahapan administrasi dan penganggaran yang tidak singkat. Kendati demikian, koordinasi antarlembaga terus dilakukan agar pemulihan penerangan dapat segera terealisasi.Selain memasang CCTV tambahan, Diskominfo juga tengah mempertimbangkan pengembangan sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan di sekitar kawasan jembatan. Sistem tersebut diharapkan dapat memberikan notifikasi secara cepat kepada petugas sehingga potensi tindak kejahatan bisa segera direspons.“Jadi begitu ada orang-orang yang mencurigakan harusnya ada alert. Ini yang mungkin nanti kita pikirkan untuk early warning-nya,” jelas Suparmin. lihat foto Kondisi Jembatan Achmad Amins (Mahkota II) di Samarinda, Pemkot Samarinda berencana memasang empat unit kamera CCTV di sejumlah titik akses masuk jembatan sebagai langkah memperkuat pengawasan dan mencegah kembali terjadinya pencurian kabel penerangan jalan. Foto: BorneoFlash/Nur AinunnisaIa menambahkan, dari sisi infrastruktur teknis, pemasangan kamera pengawas tidak menghadapi hambatan berarti. Jaringan serat optik serta Video Management System (VMS) yang terhubung dengan server Diskominfo telah tersedia dan siap mendukung operasional perangkat baru tersebut.“Jadi ini sudah tidak susah sebenarnya,” pungkasnya.Melalui perbaikan penerangan dan penguatan sistem pengawasan secara bersamaan, Pemkot Samarinda berharap keamanan Jembatan Mahkota II semakin terjamin dan kasus pencurian kabel yang sebelumnya mengganggu fungsi fasilitas publik tidak kembali terjadi. (*)