Bendera GAM (kanan) dan bendera merah putih berkibar berdampingan dalam aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada 15 Agustus 2026. Reza Saifullah/AFP via Getty ImagesRibuan orang berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada 15 Agustus 2026 untuk memperingati 21 tahun perdamaian antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Beberapa peserta mengibarkan bendera bulan bintang berwarna merah, hitam, dan putih sembari meneriakkan “Aceh merdeka.” Sementara peserta lainnya menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera Aceh.Tindakan ini signifikan secara politik di provinsi tempat konflik bersenjata yang mengupayakan kemerdekaan berlangsung selama hampir tiga dekade—sebelum Perjanjian Helsinki 2005 mengakhirinya.Aksi 15 Agustus tersebut bukanlah insiden tunggal. Dalam ulang tahun GAM pada Desember 2024, mantan anggota GAM juga mengibarkan bendera serupa. Seorang eks kombatan menyuarakan harapan agar bendera itu akhirnya dapat berkibar di seluruh Aceh.Bendera tersebut kemudian meramaikan jalan-jalan di Aceh pada Desember 2025 sebelum prajurit TNI membubarkan kerumunan yang mengibarkannya.Kembalinya simbol dan slogan ini terjadi saat Aceh berusaha pulih dari banjir parah dan tanah longsor pada akhir November 2025. Padahal, bencana alam yang berbeda, yaitu Tsunami 2004, justru menciptakan kondisi yang mempercepat proses perdamaian antara Aceh dan Jakarta. Dua dekade kemudian, kritik terhadap respons pemerintah pusat terhadap penanganan bencana justru memperkuat ekspresi warga Aceh.Sebagai seorang akademisi nasionalisme dan geografi politik, saya melihat kebangkitan sentimen prokemerdekaan di Aceh bukan sekadar bukti bahwa separatisme sedang kembali. Ia merupakan pengingat bahwa nasionalisme terus-menerus dinegosiasikan antara negara dengan warganya, serta dapat dirusak oleh pengabaian di saat-saat membutuhkan.Kesepakatan perdamaian di Aceh yang mengubah konflik separatis berdarah menjadi salah satu contoh rekonsiliasi terbaik di Asia Tenggara. Ketegangan saat ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang hubungan Aceh dengan Indonesia, tetapi juga daya tahan perdamaian yang berlangsung lebih dari dua dekade.Perdamaian mengakhiri perang, bukan nasionalismePerjuangan GAM sebenarnya melampaui penolakan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat di Jakarta. Berdiri pada 1976, gerakan ini menampilkan Aceh sebagai bangsa terpisah yang harus merdeka dari Indonesia.GAM mengandalkan sejarah Aceh untuk menggambarkan kemerdekaan sebagai pemulihan dari kedaulatan ketika Aceh masih menjadi kesultanan independen. Konflik GAM - Indonesia yang berlangsung hampir tiga dekade tersebut menewaskan ribuan orang. Warga sipil menanggung sebagian besar kekerasan, dengan aparat Indonesia dan GAM sama-sama terlibat dalam pelanggaran. Ini termasuk penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pemerasan, dan pengungsian paksa.Pada 2004, tsunami dahsyat bertindak sebagai katalis perdamaian, menyoroti penderitaan populasi Aceh sekaligus membuka pintu bagi bantuan dan kehadiran internasional. Banda Aceh merupakan salah satu wilayah yang dilanda dampak paling parah saat diterjang tsunami 2004. Patrick Aventurier/Gamma-Rapho via Getty Images Konflik bersenjata secara resmi berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Helsinki 2005, tetapi itu tidak membuat nasionalisme Aceh lenyap. Sebaliknya, perdamaian mengakomodasi kekhasan politik Aceh. Perdamaian membuat Aceh memiliki kewenangan pemerintahan sendiri yang luas, mengizinkan partai politik lokal, memperluas representasi politik, dan memberikan daerah tersebut wewenang untuk mengesahkan undang-undang tingkat provinsi. Keleluasaan atas urusan ekonomi dan sumber daya alam diserahkan kepada Aceh, meskipun keluhan yang tersisa mengenai ketentuan bagi hasil terkait ladang gas di sana tetap ada hingga hari ini.Penyelesaian politik tersebut sebagian besar berhasil mengakhiri konflik bersenjata. GAM memang melucuti senjatanya. Banyak pula mantan pemimpinnya yang beralih ke politik pemilu, membentuk partai-partai lokal dan memenangkan posisi-posisi di pemerintahan serta DPR Aceh. Namun, gagasan dan simbol-simbol pro-kemerdekaan tidak sepenuhnya hilang.Pembedaan itu penting karena perdamaian tidak bergantung pada orang Aceh yang meninggalkan identitas politik khas mereka dan menjadi orang Indonesia. Itu bergantung pada pengubahan syarat-syarat hubungan mereka dengan Indonesia. Aceh dapat tetap menjadi bagian dari negara ini sambil mempertahankan kontrol yang besar atas urusan politiknya sendiri. Dalam pengertian itu, Helsinki bukan hanya mengakhiri perang, tetapi juga menciptakan kondisi politik yang membuat Aceh tak berpisah dari Indonesia. Dari bencana menuju pembicaraan kemerdekaanBanjir dan tanah longsor pada November 2025 menewaskan lebih dari seribu orang dan mengakibatkan lebih dari sejuta pengungsi. Aceh termasuk di antara provinsi yang terdampak paling parah, sehingga penduduknya lebih bergantung pada otoritas publik untuk bantuan tanggap darurat dan pemulihan.Desakan agar Presiden menetapkan banjir dan tanah longsor tersebut sebagai bencana nasional dimulai tak lama setelah bencana menerjang. Namun, Presiden Prabowo Subianto menolaknya karena merasa Indonesia masih mampu. Penolakan Prabowo terhadap bantuan luar negeri menyebabkan kemarahan meluas di Aceh—berbanding terbalik dengan respons Tsunami 2004, ketika bantuan internasional sangat krusial bagi upaya pascabencana.Hampir setahun kemudian, Aceh masih jauh dari pulih. Per 7 September 2026, hanya 649 dari 34.777 rumah permanen yang terbangun. Data terbaru yang tersedia juga menunjukkan bahwa 93 ruas jalan daerah masih belum dapat berfungsi. Sementara hanya 188 dari 676 jembatan yang telah dipulihkan per 8 Agustus.Pada 14 Agustus, sehari sebelum acara bendera GAM, koalisi masyarakat sipil kembali mengibarkan bendera putih dan mendesak Jakarta untuk menyatakan bencana tersebut sebagai bencana nasional.Namun mengapa keluhan atas respons pemerintah berubah menjadi pembicaraan prokemerdekaan di Aceh? Sejarah memberikan sebagian jawabannya. Kuatnya identitas Aceh tidak selalu berujung pada aspirasi kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin Aceh yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1945, dan bahkan pemberontakan Darul Islam pada tahun 1950-an, tidak berusaha membentuk negara Aceh yang independen. Sebaliknya, penolakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, yang diikuti oleh jaringan dan solidaritas Islam, justru menghubungkan elite Aceh dengan komunitas politik Indonesia yang lebih luas.Baru belakangan, ketika hubungan dengan pemerintah pusat memburuk, kemerdekaan menjadi tujuannya.Sejarah ini menunjukkan bahwa nasionalisme Aceh bukanlah kekuatan politik kaku yang secara berkala muncul kembali tanpa perubahan. Pemahaman yang berbeda mengenai bangsa dapat bersaing dan dinegosiasikan ulang seiring berubahnya kondisi politik. Oleh karena itu, identitas nasional Aceh dan Indonesia tidak selalu saling meniadakan; hubungan keduanya telah berubah seiring berubahnya hubungan politik antara Aceh dan Jakarta.Kembalinya seruan “Aceh Merdeka” dan simbol-simbol terkait GAM menunjukkan bahwa, 21 tahun setelah kesepakatan perdamaian, kemerdekaan menjadi bahasa politik untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Indonesia. Ini terutama di momen krusial seperti penanganan bencana yang tak beres sehingga merusak legitimasi pemerintah. Seorang aktivis di Banda Aceh memekikkan slogan-slogan selama aksi protes atas penanganan pemerintah Indonesia terhadap banjir November 2025. Chaideer Mahyuddin/AFP via Getty Images Nasionalisme sebagai proses dua arahSelama lebih dari dua dekade, Aceh tetap damai dan berada di dalam Indonesia, sambil mempertahankan otonomi yang luas dan identitas politik yang khas. Namun, penggunaan slogan “Aceh Merdeka” dan simbol-simbol separatis menunjukkan bahwa rasa memiliki terhadap Indonesia tidak secara sederhana tuntas oleh perdamaian, otonomi, atau berlalunya waktu. Nasionalisme juga tidak dapat dipahami secara sederhana hanya dengan melihat bagaimana negara-negara membangun identitas melalui sekolah, peta, bendera, dan upacara. Nasionalisme bekerja dua arah: Indonesia mempromosikan identitas bersama, tetapi orang Aceh juga mencerna apa arti menjadi warga Indonesia melalui interaksi dengan negara.Mungkin pertanyaan yang lebih penting, bukanlah mengapa pembicaraan kemerdekaan kembali muncul, melainkan apa yang telah menjaga Aceh tetap berada di dalam Indonesia selama 21 tahun terakhir.Azifah Astrina tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.