Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOBank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor riil sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.Strategi tersebut disiapkan setelah BI mendapat perluasan mandat melalui revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Aturan yang disahkan pada Juni 2026 itu menambahkan mandat penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan arah kebijakan dan bauran kebijakan bank sentral ke depan akan diarahkan untuk mendukung mandat tersebut.“Kami mencoba mendefinisikan lingkungan ekonomi yang kondusif, paling tidak kita bisa melihat beberapa hal, yang pertama dari aspek moneter adalah inflasi yang rendah dan stabil, kemudian nilai tukar yang stabil, dan yang ketiga cadangan devisa negara yang cukup,” kata Destry dalam Rapat Kerja BI dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/9).Selain melalui kebijakan moneter, BI akan mengoptimalkan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sistem pembayaran dinilai perlu mampu memberikan transaksi yang cepat, mudah, dan berbiaya rendah.BI juga akan memperhatikan kualitas dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pembayaran. Di sisi industri, bank sentral akan menjaga agar struktur industri sistem pembayaran tetap sehat.Pembangunan infrastruktur sistem pembayaran yang berdaya tahan juga menjadi bagian dari strategi BI untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung aktivitas sektor riil.Dari sisi makroprudensial, BI akan mendorong kondisi kredit dan pembiayaan yang optimal. Kebijakan tersebut akan tetap berjalan dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.Selain itu, BI akan memperluas inklusi keuangan serta mendorong pengembangan keuangan hijau sebagai bagian dari kebijakan makroprudensial.“Ini semua tentunya akan tercermin nanti di dalam kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, kebijakan moneter kami juga, yang tentunya akan didukung oleh kebijakan pendukung kami lainnya,” pungkasnya.