Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara Room Diskusi Serial 7 bertajuk "NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama" yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026). Foto: PDIPSekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.Hasto mengatakan pergantian pucuk pimpinan Polri harus ditempatkan sebagai momentum penyegaran institusi sekaligus memperkuat supremasi hukum di Indonesia.“PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (1/10).Hasto mengatakan PDIP memandang pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan. Akan tetapi, momentum itu harus menjadi bagian dari pembenahan institusi Polri.“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” tegas Hasto.Hasto juga mencermati sejumlah hal yang disampaikan Jenderal Suyudi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, khususnya terkait kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, transparansi penanganan perkara, serta kritik terhadap fenomena no viral no justice.“Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral, no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.Menurut Hasto, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh bagaimana hukum ditegakkan secara adil tanpa membedakan latar belakang, status sosial, ekonomi maupun kedekatan politik seseorang.Karena itu, PDIP menegaskan pentingnya agenda reformasi Polri dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru.Agenda tersebut, kata Hasto, antara lain harus tercermin melalui independensi penyidikan dan penegakan hukum; transparansi penanganan perkara; pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional; perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi; serta peningkatan akuntabilitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan pengawasan eksternal.“Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi,” kata Hasto.Hasto mengatakan keberhasilan kepemimpinan Polri ke depan tidak cukup diukur dari banyaknya program ataupun capaian administratif.Pelantikan Kapolri Suyudi AS (kiri) dan Wakapolri Wahyu Hadiningrat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden“Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum,” tutur Hasto.Hasto pun menyampaikan selamat kepada Suyudi yang telah resmi dilantik menjadi Kapolri.“Selamat bekerja untuk Kapolri baru. PDI Perjuangan berharap momentum ini benar-benar menjadi awal penguatan profesionalitas Polri, supremasi hukum, serta kehadiran kepolisian yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Hasto.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Ia juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.Suyudi menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri.Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 Polri Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri dan Wakapolri.Setelah pembacaan keputusan, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan Suyudi dan Wahyu sebagai Kapolri dan Wakapolri.“Bahwa saya, selaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Prabowo yang kemudian diikuti Suyudi serta Wahyu.Setelah pengucapan sumpah, Suyudi dan Wahyu kemudian menandatangani berita acara pelantikan.Sebelum dilantik, Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR pada Kamis (1/10) pagi. Komisi III kemudian menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri secara aklamasi.