Kereta cepat Whoosh Foto: Dok. PT KCICKementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melakukan kajian terkait skema penataan pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Proses tersebut mencakup due diligence untuk memastikan operasional Whoosh tetap berjalan tanpa menambah beban fiskal pemerintah.Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan untuk mencari skema yang dapat menjaga keberlanjutan layanan Whoosh sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap fiskal.“Whoosh ini terus dikaji. Tentu saja ini, kan, bagaimana kita, yang penting, kan, jangan sampai Whoosh ini berhenti. Service, pelayanan dari Whoosh ini terus jalan. Kita minimize kepada impact pada beban fiskalnya bisa di-minimize,” kata Juda dalam Media Gathering di Rancamaya Bogor, Kamis (1/10).Menurut Juda, proses due diligence terhadap Whoosh masih berlangsung. Pemerintah juga masih membahas sejumlah aspek teknis sebelum menentukan penyelesaian atas persoalan pembiayaan proyek tersebut.“Oleh sebab itu sekarang ini terus dilakukan pembahasan, dilakukan due diligence terhadap Whoosh ini. Jadi tujuannya tetap fiskalnya nggak tercapai dicari cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini. Itu intinya seperti itu. Ya, ini tentu masih banyak hal-hal teknis yang perlu dilakukan, dipastikan,” ujarnya.Sebelumnya, Danantara bersama Kemenkeu telah membahas rencana pengalihan saham konsorsium BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada pemerintah. Dalam skema tersebut, saham BUMN di KCIC akan dialihkan melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.Pengalihan saham tersebut menjadi bagian dari penataan kepemilikan dan pembiayaan proyek Whoosh. Proses pengalihan sebelumnya ditargetkan dilakukan pada 15 September 2026 pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi. Namun, proses tersebut molor hingga kepemimpinan Suahasil Nazara.Sesuai skema yang telah ditetapkan, pengalihan saham tersebut tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).