Kepala BGN Sudaryono memberikan keterangan pers saat meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Badan Gizi Nasional (BGN) dan Media Center di kantor BGN Jakarta, Rabu (29/7/2026). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTOBadan Gizi Nasional (BGN) akan mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah timur Indonesia mulai Jumat (2/10). Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut tersebar di 116 kabupaten/kota pada 16 provinsi. Dapur-dapur tersebut diprioritaskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi dilakukan terhadap SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai siap untuk beroperasi. Sebanyak 480 SPPG tersebut terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.“Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (1/10).Sebanyak 16 provinsi yang menjadi lokasi aktivasi, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.Saat aktivasi, Sudaryono akan berada di Provinsi Maluku, sedangkan Wakil Kepala BGN, para deputi, serta pejabat eselon II akan ditugaskan di sejumlah provinsi lainnya untuk memastikan proses aktivasi berjalan sesuai tahapan.Situasi persiapan pelaksanaan kembali Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Jakarta Pusat, Kemayoran (31/3/2026). Foto: Kevin Daniel/kumparanMeski aktivasi dilakukan pada 2 Oktober, ratusan dapur tersebut tidak langsung memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat. BGN terlebih dahulu akan menjalankan sejumlah tahapan, termasuk pelatihan penjamah makanan serta penyiapan dan penetapan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai kapasitas masing-masing SPPG.“Selanjutnya, setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya,” katanya.BGN memprediksi SPPG yang diaktifkan mulai 2 Oktober tersebut dapat beroperasi sekitar 3 hingga 4 minggu setelah aktivasi. Namun, waktu operasional tetap bergantung pada kesiapan masing-masing dapur dan penyelesaian seluruh tahapan yang diperlukan.“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi pada tanggal 2,” jelasnya.Perluasan layanan MBG selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan MBG.Ia mengatakan BGN juga akan menyisir sekolah-sekolah yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG, terutama yang berada di daerah jauh dari pusat pemerintahan.“Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah stunting tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali kami mendapatkan aduan. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus,” pungkas dia.Sejumlah pekerja membersihkan peralatan operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (8/9/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanDi sisi lain, BGN menegaskan proses penentuan dan aktivasi SPPG dilakukan berdasarkan sistem dan database BGN.“Tidak ada pihak mana pun yang kami otorisasi untuk membantu kami, menghubungi siapa pun, atau menjadi calonya BGN untuk mengaktivasi dapur-dapur ini. Dapur-dapur ini dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG, dan mengaktifkan VA-nya,” tegasnya.Ia meminta masyarakat dan mitra berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun pimpinan BGN untuk menawarkan atau menjanjikan proses aktivasi SPPG, termasuk dengan meminta pungutan.“Penentuan dari mana yang kemudian dibuka, mana yang menjadi duluan dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami,” tutupnya.