BorneoFlash.com, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak yang memiliki piutang terhadap pemerintah daerah.Menurutnya, pelunasan utang akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa menempuh skema pinjaman baru dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.“Kalau utang pasti harus dibayar,” tegas Andi Harun, pada Sabtu (25/7/2026).Besaran kewajiban Pemkot Samarinda sebelumnya menjadi sorotan setelah terungkap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pembahasan tersebut diketahui total utang pemerintah daerah kepada rekanan mencapai sekitar Rp671 miliar.Menanggapi hal itu, Andi Harun memastikan pemerintah tidak akan mengambil langkah menambah utang baru untuk menutupi kewajiban yang sudah ada.“Saya tidak akan mengambil utang pinjaman perbankan. Kalau utangnya berasal dari kegiatan APBD, tentu sumber pembayarannya juga murni dari penerimaan APBD,” ujarnya.Ia menjelaskan, proses pembayaran utang telah berjalan sejak awal tahun dan dilakukan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hingga saat ini, lebih dari 30 persen dari total kewajiban tersebut telah berhasil diselesaikan.“Cicilannya sudah berlangsung dan sekarang sudah lebih dari 30 persen yang dibayarkan. Begitu penerimaan daerah masuk, kita alokasikan kembali untuk membayar cicilan tersebut,” katanya.Andi Harun mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah kota memang memusatkan perhatian pada pemulihan kondisi fiskal daerah. Karena itu, sebagian anggaran yang tersedia lebih diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dibandingkan pelaksanaan proyek pembangunan fisik.“Di 2026 ini konsentrasi kita membayar utang. Makanya kegiatan pembangunan fisik tidak dominan karena efisiensi anggaran diterapkan saat APBD sedang berjalan,” jelasnya.Meski demikian, ia memastikan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan keuangan daerah agar tetap stabil dan tidak membebani APBD pada tahun-tahun mendatang.Andi Harun juga meminta seluruh pihak yang memiliki piutang kepada Pemkot Samarinda untuk bersabar. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab daerah.“Saya yakinkan kepada para pihak yang memiliki piutang terhadap Samarinda, pasti kita bayar. Hanya saja pembayarannya dilakukan bertahap berdasarkan uang yang masuk ke kas daerah,” pungkasnya. (*)