BorneoFlash.com, KUKAR - Suara orasi bergema di halaman Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) hingga Kantor Bupati Kukar, pada Kamis (23/7/2026). Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar mendatangi dua kantor tersebut untuk menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah lebih serius memperjuangkan hak keuangan Kukar kepada pemerintah pusat.Dalam aksinya, massa menilai Kukar sebagai daerah penghasil minyak dan gas selama ini belum memperoleh porsi yang sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Kondisi itu, menurut mereka, ikut memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.Koordinator aksi, Ridho Arka, mengatakan perjuangan pemerintah daerah terhadap hak fiskal Kukar masih belum maksimal. Ia menilai kondisi tersebut tercermin dari masih banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari infrastruktur jalan hingga aset daerah yang belum termanfaatkan dengan baik."Kalau hak daerah bisa diperjuangkan lebih maksimal, tentu ruang fiskal pemerintah juga akan lebih besar untuk membangun daerah. Yang kami inginkan, kepentingan masyarakat benar-benar menjadi prioritas," kata Ridho.Ia juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang belakangan kerap disampaikan pemerintah. Menurutnya, efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.Sejumlah mahasiswa tampak bergantian menyampaikan orasi, sementara lainnya membawa spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.Perwakilan massa kemudian diterima Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kukar, Muhammad Iryanto. Di hadapan mahasiswa, ia memastikan seluruh aspirasi akan diteruskan kepada Bupati Kukar sebagai bahan pertimbangan pemerintah."Kami mengapresiasi masukan dari adik-adik mahasiswa. Apa yang menjadi tuntutan hari ini akan kami sampaikan kepada Bupati untuk menjadi perhatian," ujarnya.Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid yang turut menemui massa menyebut keresahan mahasiswa patut menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran memang memberikan dampak terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan.Ia menegaskan, Kukar memiliki kontribusi besar bagi negara melalui sektor minyak dan gas. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap hak-hak daerah."Kukar memberi kontribusi besar untuk negara. Harapan kita, pemerintah pusat juga memberikan porsi yang adil agar pembangunan di daerah bisa berjalan lebih maksimal," tuturnya.Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan perwakilan pemerintah serta DPRD, massa membubarkan diri dengan tertib. HMI berharap tuntutan yang mereka bawa tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata pemerintah dalam memperjuangkan hak keuangan daerah. (*)