Anggota Timwas Haji DPR, Maman Imanul Haq. Foto: Dok. Timwas Haji DPR 2026Ijtima’ Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan agar pelaksanaan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatang jauh dari praktik-praktik transaksional.Forum tersebut juga berharap muktamar mampu menghasilkan kepemimpinan yang amanah, profesional, dan visioner sehingga PBNU kembali menjadi lokomotif civil society.Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanulhaq usai Ijtima’ Ulama PKB di Hotel Fairmont, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/7).Maman mengatakan, salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan dalam Ijtima’ Ulama berkaitan dengan tanggung jawab para ulama dan kiai untuk membenahi PBNU agar kembali menjalankan fungsi strategisnya di tengah masyarakat.“Iya, jadi salah satu rekomendasi dari ijtima’ ulama ini adalah soal tanggung jawab para ulama para kiai untuk membenahi PBNU. Mereka tetap menginginkan PBNU sebagai lokomotif civil society dalam apa namanya memberikan atau memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, mendampingi umat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan kualitas pendidikan,” jelas Maman.Menurut Maman, para ulama menilai PBNU perlu terus menjalankan perannya sebagai organisasi masyarakat yang mampu memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah.Karena itu, kata Maman, Ijtima’ Ulama meminta agar Muktamar ke-35 PBNU yang akan digelar di Jombang benar-benar diselenggarakan secara bersih dan tidak diwarnai praktik-praktik transaksional.Ia menegaskan forum tersebut berharap proses muktamar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.“Oleh sebab itu ijtima' ulama meminta agar muktamar di Jombang besok itu muktamar yang betul-betul jauh dari praktik-praktik apa namanya transaksional, jauh dari praktik-praktik yang hanya memanfaatkan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama),” tuturnya.Maman mengatakan muktamar diharapkan menjadi forum yang terbuka dan melibatkan lebih banyak kalangan dalam menentukan arah organisasi ke depan.Menurutnya, keterlibatan generasi muda dan kalangan profesional menjadi bagian penting agar PBNU mampu menjawab tantangan zaman.“Tapi lebih dari itu, ini adalah muktamar yang harus melibatkan begitu banyak pihak, memberikan peluang bagi anak-anak muda, profesionalisme dan sebagainya serta merumuskan kembali bagaimana ke depan peran Nahdlatul Ulama menjadi kembali locomotif civil society,” katanya.Selain persoalan penyelenggaraan muktamar, Maman mengatakan para kiai juga memberikan sejumlah masukan mengenai isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian Nahdlatul Ulama ke depan.Salah satunya, kata dia, adalah gagasan yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengenai “taubatan ekologi”.Menurut Maman, isu tersebut berkaitan dengan upaya memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan hidup sekaligus menghentikan praktik-praktik perusakan alam.“Banyak persoalan yang diberikan masukan kiai-kiai dalam ijtima ini termasuk apa yang dikatakan oleh Gus Muhaimin sebagai taubatan ekologi,” tutur Maman.“Bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan lingkungan, bagaimana kita juga menghentikan pola-pola illegal logging dan lain sebagainya, sehingga muktamar NU ke depan betul-betul harus dipimpin oleh pemimpin yang amanah, profesional, alim, alamah dan juga visioner ke depan,” sambungnya.Maman menegaskan kepemimpinan PBNU memiliki arti penting bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, ia berharap muktamar dapat melahirkan sosok pemimpin yang memahami arah pembangunan bangsa.“Bicara soal NU adalah bicara soal Indonesia. Kalau Indonesia ingin baik maka PBNU harus dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul paham ke mana Indonesia akan dibawa,” pungkas dia.