Gubernur Bank Indonesa Perry Warjiyo menyampaikan paparan saat konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTOPerry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Pengunduran diri tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama Anggota Dewan Gubernur BI di Kantor BI, Senin (27/7).Untuk sementara, jabatan Gubernur BI diisi Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Penjabat Gubernur BI. Destry menjelaskan, Perry telah mengajukan surat pengunduran diri pada 25 Juli 2026.“Pengunduran diri saudara Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026,” ujar Destry.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan langsung Perry kepada Presiden Prabowo Subianto.“Per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden,” ujar Prasetyo.Perry memutuskan mundur di tengah nilai tukar rupiah yang masih berada dalam tren melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah saat ini kembali mendekati level Rp 18 ribu per dolar AS.Selama memimpin BI pada periode 2018-2026, Perry meninggalkan sejumlah kebijakan yang menjadi fondasi penguatan sistem pembayaran dan pasar keuangan nasional.Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menunjukkan ponselnya sebelum ditempelkan ke mesin pemindai untuk membayar kereta Moda Raya Terpadu (MRT) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO QRISSalah satu kebijakan yang paling menonjol adalah peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2019. Melalui sistem ini, berbagai kode QR dari penyedia jasa pembayaran disatukan dalam satu standar nasional sehingga transaksi digital menjadi lebih mudah dan terintegrasi.BI juga memperluas penggunaan QRIS melalui QRIS Antarnegara, yang memungkinkan transaksi lintas batas dengan sejumlah negara mitra. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas sistem pembayaran di kawasan.BI-FASTDi sisi infrastruktur pembayaran, BI meluncurkan BI-FAST, sistem pembayaran ritel nasional yang memungkinkan transfer dana secara real-time selama 24 jam sehari dan tujuh hari sepekan dengan biaya yang lebih murah.Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)Dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, BI memperkenalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen moneter baru. Instrumen ini ditujukan untuk memperdalam pasar keuangan domestik, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus menarik aliran modal asing.Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI)Perry juga mendorong penyusunan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030 sebagai peta jalan digitalisasi sistem pembayaran nasional. Blueprint tersebut turut menjadi landasan pengembangan mata uang digital bank sentral atau Rupiah Digital.Local Currency Settlement (LCS)Selain itu, Perry juga memperluas implementasi Local Currency Settlement (LCS). Meski kerangka kerja sama LCS pertama kali diinisiasi pada Desember 2017 bersama bank sentral Malaysia dan Thailand, kebijakan tersebut diperluas secara signifikan sejak Perry menjabat sebagai Gubernur BI pada Mei 2018. Di bawah kepemimpinannya, LCS berkembang menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi lintas negara, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.