Presiden Partai Demokrat Liberal (LDP) Sanae Takaichi berdiri untuk menerima tepuk tangan setelah terpilih sebagai perdana menteri baru Jepang dalam sidang istimewa Dewan Perwakilan Rakyat di Tokyo, Jepang, Selasa (21/10/2025). Foto: Philip Fong/AFPPemerintah Jepang berencana memangkas pajak penjualan untuk makanan dan minuman menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027, sebagai bagian dari janji kampanye Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat.Dikutip dari Bloomberg, Selasa (28/7), Takaichi diperkirakan bakal menginstruksikan Partai Demokrat Liberal (LDP) paling cepat pada Kamis (30/7) untuk mulai menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang diperlukan guna merealisasikan kebijakan itu.Harian Asahi, Nikkei, dan TBS sama-sama melaporkan tarif pajak makanan akan dipangkas menjadi 1 persen. Namun, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan pemerintah masih belum merampungkan pembahasan mengenai rencana pemangkasan pajak tersebut.Rencana itu diperkirakan menelan biaya lebih dari ¥4 triliun atau sekitar USD 24,4 miliar per tahun. Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan sumber pendanaan, sehingga memicu kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Jepang dan berpotensi mempertahankan tekanan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.Ekonom Daiwa Institute of Research, Akane Yamaguchi, menilai pasar sebenarnya telah mengantisipasi kebijakan pemangkasan tersebut."Keputusan ini pada dasarnya sudah tercermin dalam harga pasar, tetapi kekhawatiran terhadap kondisi fiskal tetap ada," ujarnya.Kebijakan itu muncul setelah panel lintas partai yang dibentuk untuk membahas pemotongan pajak gagal mencapai kesepakatan pada Senin (27/7). Perbedaan pendapat masih terjadi mengenai sumber pembiayaan, apakah pemangkasan pajak harus bersifat permanen atau diganti dengan bantuan tunai kepada masyarakat.Seorang pembeli mengambil kemasan natto, kedelai fermentasi, di sebuah toko bahan makanan Jepang di distrik Manhattan, Kota New York. Foto: Angela Weiss / AFPMandeknya pembahasan pemotongan pajak konsumsi juga disebut jadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat dukungan terhadap pemerintahan Takaichi menurun dalam beberapa waktu terakhir.Berdasarkan proposal yang diajukan Ketua Panel LDP Itsunori Onodera pada Juni, tarif pajak makanan akan dipangkas dari 8 persen menjadi 1 persen mulai April. Selain itu, rumah tangga yang memenuhi syarat akan menerima bantuan tunai senilai sekitar ¥600 miliar per tahun mulai musim gugur 2027 untuk mengompensasi sisa beban pajak sebesar 1 poin persentase.Takaichi sendiri telah berjanji memperjuangkan pemotongan pajak tersebut menjelang pemilihan umum pada Februari. Pada pemilu majelis tinggi tahun lalu, LDP tak memasukkan janji itu ke dalam kampanye, meskipun sebagian besar partai oposisi mengusung kebijakan serupa.Hasilnya, LDP kehilangan mayoritas di majelis tinggi, yang kemudian berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri saat itu, Shigeru Ishiba.Pemerintah memilih menetapkan tarif 1 persen, bukan 0 persen, untuk mengurangi beban penyesuaian sistem kasir (cash register) di sektor ritel. Panel teknis sebelumnya memperkirakan penerapan tarif 0 persen membutuhkan waktu sekitar satu tahun, sedangkan tarif di atas nol persen dapat memangkas waktu implementasi menjadi sekitar setengahnya.Meski demikian, Yamaguchi mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan daya beli masyarakat."Sekalipun pemotongan pajak konsumsi diterapkan, harga barang kemungkinan tidak akan turun sebesar yang diharapkan masyarakat. Artinya, manfaat yang dirasakan rumah tangga bisa lebih kecil dari yang diharapkan," katanya.