BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 berada di kisaran Rp12,1 triliun. Proyeksi tersebut disusun dengan pendekatan yang lebih realistis di tengah belum adanya kepastian terkait transfer dana dari pemerintah pusat.Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan angka tersebut telah tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027."Kan di RKPD kemarin sudah kita sampaikan Rp12,1 triliun untuk APBD 2027. Jadi KUA PPAS ini apa yang ada di RKPD ini kita sampaikan," ujarnya, pada Senin (27/7/2026).Menurut Sri, total pendapatan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp11,7 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah diproyeksikan sekitar Rp363 miliar untuk mendukung kebutuhan belanja pemerintah daerah.Ia menjelaskan, sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat. Dari total proyeksi pendapatan tersebut, sekitar Rp2,1 triliun berasal dari Transfer ke Daerah (TKD), sedangkan sisanya bersumber dari PAD."Dari komponen Rp11 sekian itu ya, Rp2,1 itu dari TKD. Selebihnya dari PAD. Ya, kita proyeksikan kan sebesar itu," katanya.Namun hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menjadi dasar penetapan sejumlah komponen pendapatan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut membuat kemampuan fiskal daerah belum dapat dihitung secara final."Belum ada KMK-nya, kalau ada KMK-nya kita bisa anggaran," tuturnya.Karena masih adanya ketidakpastian tersebut, Pemprov Kaltim memilih menyusun proyeksi anggaran secara lebih konservatif. Langkah itu dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya defisit yang terlalu besar apabila realisasi pendapatan tidak sesuai target."Kita berdasarkan yang proyeksi tahun ini dengan sedikit penyesuaian dan sedikit pengurangan. Kita nggak boleh 100 persen, nanti kalau transfer kita kurang, defisitnya dalam. Kita menjaga itu," tegas Sri.Meski ruang fiskal diperkirakan lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Kaltim memastikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.Salah satu program yang dipastikan tetap berjalan adalah bantuan pendidikan gratis, khususnya untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sementara program lainnya akan disesuaikan berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia."Program prioritas masih jalan, bantuan pendidikan gratis untuk UKT tunggal itu tetap bisa jalan, untuk yang di luar itu volumenya yang kita sesuaikan," pungkasnya. (*)