Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta capaian kinerja BGN selama 100 hari kerja terakhir di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTOKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan paparannya dalam 100 hari ia menjabat sebagai Kepala BGN. Ada sejumlah catatan penting yang disampaikan, mulai dari penghematan duit sebesar Rp 44 triliun hingga bersih-bersih calo.Berikut kumparan rangkum.Rp 44 Triliun, dari Mana Saja?Pos terbesar adalah penyesuaian anggaran. Dari Rp 268 triliun yang dialokasikan, BGN menghitung kebutuhan program hanya Rp 229 triliun. Sekitar Rp 38 triliun dikembalikan ke kas negara.Sisanya datang dari pembenahan skema. Dulu, dapur menerima insentif Rp 6 juta per hari tanpa melihat jumlah porsi. Kini insentif Rp 2.000 per porsi berlaku untuk dapur dengan kapasitas hingga 3.000 porsi per hari. BGN memperkirakan skema ini menghemat Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun sampai akhir 2026.“Dahulu dapur itu berapa pun dia ngasih makan, berapa pun ompreng dia sediakan, itu dibayar 6 juta. Artinya insentifnya bukan Rp 2.000 lagi kalau 1.000 ompreng, Rp 6.000. Pemborosan anggaran negara,” kata Sudaryono.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta capaian kinerja BGN selama 100 hari kerja terakhir di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTODana operasional dapur, yang sebelumnya dibayar sesuai biaya aktual (at cost) dan dalam praktiknya bisa Rp 4.500 hingga Rp 5.000 per porsi, kini dibatasi maksimal Rp 3.000 per porsi. Penghematannya diperkirakan sekitar Rp 3 triliun hingga akhir tahun.BGN juga menertibkan rekening virtual (virtual account). Menurut Sudaryono, ada ratusan rekening yang terindikasi ganda dan sudah berisi saldo padahal dapurnya belum beroperasi. Total saldo sekitar Rp 414 miliar dikembalikan ke kas negara. Tambahan Rp 160 miliar juga dikembalikan setelah BGN menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Pengisian dana dapur kini juga lebih ketat. Pengelola wajib melaporkan penggunaan dana lewat Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) sebelum rekeningnya diisi lagi. Dari 26.385 dapur yang menjadi dasar perhitungan, sekitar 6.100 belum melapor. Dapur yang belum melapor tidak mendapat tambahan dana dan bisa dihentikan sementara untuk diperiksa Inspektorat.“Jadi setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.Bersih-Bersih Calo dan PengadaanSudaryono mengungkap praktik di era kepemimpinan BGN sebelumnya. Ada yayasan yang tidak berperan dalam pembangunan maupun operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi diduga menjadi perantara untuk mendapatkan titik dapur. Yayasan itu meminta potongan Rp 500 hingga Rp 1.500 untuk setiap porsi makanan.“Yang terjadi adalah banyak oknum di BGN Pusat yang lama, itu kemudian dia bikin banyak yayasan, titik-titik, tapi tidak punya uang. Sementara orang yang ingin bangun dapur, tidak punya akses untuk bisa dapat titik ke BGN,” ujarnya.Berdasarkan catatan kejaksaan, kata Sudaryono, sekitar 560 hingga 600 dapur terafiliasi dengan praktik tersebut. Ia tidak merinci identitas yayasan maupun status hukum masing-masing pihak. BGN kini memperbarui perjanjian kerja sama dengan mitra untuk memeriksa ulang peran yayasan.Di sisi pengadaan, BGN membatalkan rencana pembelian layar LED senilai Rp 535,3 miliar pada hari kedua Sudaryono memimpin. Ia juga menyoroti pengadaan kaus kaki, seprai, dan barang lain yang menurutnya tidak jelas urgensinya bagi MBG.“Begitu datang hari kedua, saya dengan Bu Waka, Pak Waka, dan semua Eselon 1 kami, kami putuskan batalkan. Sudah diperintah batalkan saja,” kata dia.Insentif untuk dapur yang ditutup juga ikut dihentikan. Sebelumnya, menurut Sudaryono, ada dapur yang tetap menerima Rp 6 juta per hari meski berhenti beroperasi.“Maka di era yang sekarang, dapur ditutup maka insentifnya harus juga berhenti. Itu jelas, clear,” ujarnya.Tolak Titipan: “Sepupu” Mendadak BanyakSudaryono juga menutup pintu belakang. Ia mengaku tidak melayani permintaan urusan dapur lewat jalur pribadi, termasuk dari orang yang mengaku kerabat.“Saya tidak pernah menerima tamu urusan dapur. Mohon maaf mungkin banyak di antara teman-teman yang ada yang satu partai, ada yang satu SMA, ada yang satu SMP, ada yang satu kampung, ada yang mengaku keponakan, mengaku sepupu,” kata Sudaryono.Ia lalu menyinggungnya dengan berkelakar. “Memang kalau lagi menjabat itu kemudian sepupunya jadi tambah banyak, ya. Dulu waktu kalah pemilu, itu enggak ada orang mengaku-mengaku sepupu, ya,” candanya.Pengaduan, kata dia, hanya lewat saluran resmi: PO Box dan e-mail. Pembenahan itu tetap jalan meski berpotensi berbenturan dengan orang yang ia kenal.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta capaian kinerja BGN selama 100 hari kerja terakhir di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO“Pertaruhan programnya jauh lebih besar daripada hanya sekadar perkawanan. Minta maaf urusan ini saya tidak bisa tindak lanjuti,” tegasnya.Dapur Ditutup, Pengawasan DiperketatSoal keamanan pangan, Sudaryono mengatakan BGN telah menutup lebih dari 2.000 dapur. Sejumlah dapur ditutup permanen karena dinilai melakukan kelalaian yang disengaja. Ia menyebut dapur di Karo, Semarang, dan Blora sebagai contoh.“Intinya punya SLHS saja, punya sertifikasi laik higienis dan sanitasi, punya sertifikatnya saja, itu belum tentu dapurnya layak, apalagi tidak punya. Jadi yang tidak punya kami tutup. Bahkan kami sudah menutup lebih dari 2.000 dapur secara permanen karena terkait urusan higienis dan sanitasi ini,” jelasnya.Penindakan ini muncul setelah sejumlah kasus. Operasional dapur SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang dihentikan sementara selama 20 hari setelah 103 siswa SMP Negeri 2 Cisarua mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG, Rabu (21/10).Temuan BGN di lapangan antara lain:Karo, Sumatera Utara: ikan disimpan di freezer yang tidak memadai, lalu dibiarkan di suhu ruang lebih dari 12 jam sebelum dimasak.Cirebon: dapur membeli telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas, sehingga kebersihan proses sebelumnya tidak bisa dipastikan.Bogor: dapur membeli sambal kacang siap pakai, padahal tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).Sudaryono menekankan pengendalian waktu dan suhu. Makanan paling rawan basi di rentang 5 hingga 60 derajat. Karena itu BGN menerapkan label waktu konsumsi. Makanan yang dibagikan sekitar pukul 10.00 WIB diharapkan dimakan paling lambat sekitar pukul 11.00 WIB, dan penerima diminta tidak membawanya pulang untuk dimakan berjam-jam kemudian.“Trust is good, but control is better,” ujar Sudaryono.Untuk mengawasi puluhan ribu dapur, BGN mengembangkan pemantauan CCTV terpusat yang direncanakan dilengkapi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pelanggaran SOP, seperti bahan di lantai atau pekerja tanpa sarung tangan. Uji coba dilakukan di sekitar 70 dapur, lalu ditambah sekitar 300 dapur. Hingga akhir tahun, BGN menargetkan 5.000 hingga 10.000 dari 26.300 dapur terhubung. Kepala dapur juga wajib hadir saat persiapan makanan pukul 02.00 hingga 08.00. Para direktur BGN mengecek kehadiran lewat Zoom setiap dini hari. Masyarakat bisa melapor lewat kanal pengaduan resmi.Prasmanan dan Loka MBGBGN juga menyiapkan skema MBG prasmanan, terinspirasi dari makan siang sekolah di Jepang, kyushoku. Tujuannya memperpendek jeda antara masak dan makan serta menjaga suhu makanan. Skema ini lebih memungkinkan untuk sekolah di kawasan aglomerasi dan belum tentu bisa diterapkan di semua sekolah.“Maka bagaimanapun caranya, waktunya harus pendek dan suhunya harus terjaga. Oleh karenanya, salah satunya adalah MBG Prasmanan,” ujar dia.Ilustrasi Badan Gizi Nasional (BGN). Foto: nungky soerya/ShutterstockBGN juga akan mengembangkan marketplace bernama Loka MBG. Pemasoknya adalah asosiasi dan koperasi peternak serta petani, dengan harga acuan pemerintah.“Kami ingin membangun marketplace-nya MBG, maka kami namakan Loka MBG,” kata Sudaryono.Menurutnya, saat harga pangan naik, MBG tetap membeli di harga acuan yang lebih murah. Ia berharap skema ini membantu menjaga harga dan pasokan sekaligus mendukung produsen lokal.Edukasi Gizi di Jam MakanSudaryono ingin MBG juga menjadi sarana edukasi gizi, tetapi tidak boleh mengganggu jam pelajaran. Siswa kelas 1 dan 2 yang pulang pagi makan pukul 10.00. Siswa yang pulang siang punya waktu pukul 12.00 hingga 13.00. Penjelasan tentang karbohidrat, protein hewani, dan sayuran diberikan sambil makan.“Tapi di daerah-daerah ini orang enggak tahu kenapa makan kangkung bedanya sama makan bayam tuh apa, enggak ada yang tahu. Tahu-tahunya pokoknya kangkung ditumis pakai ikan asin enak, gitu,” jelasnya.Wilayah 3T Tak Bisa Disamakan dengan JakartaBGN sedang menyusun peraturan badan (Perbadan) khusus pembiayaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Rancangannya disinkronkan dengan Kementerian Keuangan. Satu dapur di 3T mungkin hanya melayani 300 hingga 400 penerima, sehingga skema per porsi tidak cukup.“Tidak mungkin dibayar dengan Rp 2.000 per ompreng. Karena enggak akan lunas itu bangun dapurnya,” kata Sudaryono.BGN mengkaji pembayaran dengan besaran tetap untuk jangka waktu tertentu. Biaya menu Rp 15.000 hanya berlaku untuk wilayah aglomerasi yang normal dan akan disesuaikan untuk 3T.BGN juga mengkaji bahan pangan setengah jadi, seperti telur rebus kemasan atau bahan yang sudah dibumbui, karena bahan mentah sulit dikirim ke daerah terpencil. Syaratnya tegas.“Jadi sebetulnya barang jadi itu bukan barang haram di MBG. Menjadi haram manakala barang jadi ini curah yang tidak tersertifikasi oleh BPOM,” tegasnya.Percepatan MBG menyasar Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan daerah sekitar perbatasan Kalimantan. Sudaryono meminta timnya sadar bahwa BGN sedang racing against time untuk menjawab ekspektasi publik.