Dugaan skandal yang melibatkan kelompok bernama Cornell 7 di Amerika Serikat (AS) menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di berbagai negara. Kasus ini juga mengungkap kesalahpahaman yang masih sering terjadi tentang persetujuan (consent) dan kekerasan seksual.Berdasarkan gugatan perdata yang diajukan seorang mahasiswa dengan identitas Jane Doe alias dirahasiakan, tujuh anggota persaudaraan mahasiswa (fraternity) diduga memberinya obat-obatan dan melakukan kekerasan seksual berulang kali selama beberapa jam pada Oktober 2024.Menurut laporan, sebuah grup Snapchat yang beranggotakan lebih dari 50 anggota diduga menyebarkan foto dan pesan tentang Jane Doe saat kekerasan seksual tersebut berlangsung. Salah satu pesan menyebut seorang perempuan di lantai atas bisa diajak berhubungan seks secara “cuma-cuma”.Ketika seorang anggota bertanya, “Toko masih buka?”, anggota lain menjawab, “Ya”. Menurut pengacara Jane Doe, tidak ada anggota grup yang berusaha menghentikan aksi keji itu.Di sisi lain, sejumlah pemberitaan justru memperkuat mitos tentang laporan pemerkosaan palsu dan menyudutkan korban. Sebuah artikel opini di USA Today, misalnya, mengkritik kesaksian Jane Doe yang dinilai berubah-ubah, lalu menyimpulkan bahwa menyesali keputusan buruk sangat berbeda dari mengalami pemerkosaan.Kasus ini menunjukkan persoalan yang lebih luas: kuatnya misogini, minimnya pemahaman tentang consent, dan bertahannya mitos seputar kekerasan seksual. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang peran pendidik dalam memastikan generasi muda memahami persetujuan, hak atas tubuh sendiri, dan hubungan yang sehat.Pendidikan seksual yang menyeluruhAda kebutuhan mendesak akan pendidikan kesehatan seksual yang komprehensif, tanggap, dan bersifat wajib di sekolah-sekolah negeri. Pendidikan seksual yang komprehensif terbukti dapat menekan angka kekerasan seksual, diskriminasi berbasis gender, serta kekerasan homofobik dan transfobik. Siswa juga dapat belajar membangun hubungan yang sehat.Namun, waktu untuk pendidikan kesehatan seksual di sekolah-sekolah Kanada, dari taman kanak-kanak hingga SMA, masih terbatas. Kurikulum di sejumlah provinsi juga belum memenuhi standar HAM, bukti ilmiah, dan panduan pendidikan kesehatan seksual Kanada.Lima provinsi mengizinkan orang tua menarik anak mereka dari pelajaran tersebut (opt-out), sementara Alberta mewajibkan persetujuan aktif orang tua (opt-in) untuk materi terkait seksualitas.Manitoba baru-baru ini memperbarui Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Kurikulum yang disambut baik oleh Pusat Sumber Daya Pendidikan Seksualitas Manitoba itu mencakup consent, hak atas tubuh sendiri, dan kesehatan secara lebih luas.Namun, kurang dari sebulan setelah pengumuman, Perdana Menteri Manitoba Wab Kinew menegaskan bahwa orang tua tetap boleh menarik anak mereka dari pendidikan seks.Kebijakan opt-out dapat memberi kesan bahwa materi ini tidak penting. Padahal, pemahaman tentang persetujuan, batasan pribadi, hubungan sehat, dan kesehatan seksual berpengaruh langsung terhadap keselamatan individu dan kesehatan masyarakat.Hal serupa terjadi di Indonesia. Riset tahun 2026 menunjukkan bahwa ketiadaan standar nasional membuat penerapan pendidikan seksual, khususnya di sekolah dasar, berbeda-beda antarsekolah.Pesan tersirat dari kebijakan ‘opt-out’Ketika pemerintah tidak mewajibkan pendidikan seksual yang komprehensif, anak-anak dan remaja justru berisiko lebih tinggi mengalami kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual, kehilangan kesempatan pendidikan, serta kurang memahami persetujuan dan hubungan sehat.Pendidikan seksual juga merupakan bagian dari pencegahan kekerasan berbasis gender. Kebijakan opt-out (menarik diri) maupun opt-in (menyatakan kesediaan untuk ikut) dapat memberi kesan bahwa pendidikan kesehatan seksual bisa ditawar, padahal seharusnya menjadi bagian penting dari pendidikan publik. Baca juga: Alberta’s education legislation erodes gender-based violence prevention in K-12 schools Masalah semakin rumit ketika orang tua meminta pengecualian kurikulum atas dasar agama atau alasan lain. Sekolah negeri memang perlu menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, sekolah juga wajib melindungi hak siswa atas kesetaraan dan bebas dari diskriminasi.Mengakui hak siswa dengan beragam identitas gender dan orientasi seksual tidak mengurangi kebebasan beragama siswa lain. Kebebasan beragama juga tidak berarti seseorang dapat mengabaikan hukum atau kebijakan yang melindungi hak orang lain.Ketika hak-hak tersebut bersinggungan, pemerintah seharusnya menyeimbangkan kepentingan semua pihak, bukan mengutamakan satu kelompok di atas kelompok lainnya. Hak asasi manusia bukan pilihan. Kebijakan yang membolehkan siswa menghindari pelajaran tentang gender dan seksualitas dapat menimbulkan kesan keliru bahwa hak kelompok tersebut belum sah atau belum dilindungi hukum.Hak atas pendidikanPerdebatan tentang pendidikan seksual di sekolah kerap dibingkai sebagai persoalan hak orang tua untuk menentukan apa yang dipelajari anak mereka.Orang tua memang berperan penting dalam pendidikan anak. Namun, mengajarkan kesehatan seksual di sekolah tidak serta-merta melanggar hak orang tua. Sebaliknya, menghalangi anak memperoleh pendidikan tersebut justru dapat melanggar hak anak atas pendidikan dan informasi kesehatan.Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1990. Konvensi ini mengakui hak anak atas pendidikan, informasi kesehatan, serta perlindungan dari bahaya dan kekerasan. Komitmen tersebut semestinya menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk melindungi anak.Mengizinkan orang tua menarik anak dari pendidikan kesehatan seksual berisiko menghilangkan akses mereka terhadap informasi penting untuk menjaga keselamatan. Dampaknya bukan hanya pada anak yang tidak mengikuti pelajaran, tetapi juga pada anak-anak lain di sekitarnya.Anak-anak dan remaja perlu memahami persetujuan, batasan pribadi, hubungan sehat, infeksi menular seksual, serta cara merespons kekerasan seksual. Pengetahuan ini merupakan kepentingan anak sekaligus masyarakat luas.Ketika pemerintah mengizinkan siswa untuk menarik diri dari pelajaran tertentu, tujuan pendidikan publik untuk mengenalkan keberagaman, menumbuhkan penghormatan terhadap HAM, serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan bersama menjadi sulit tercapai.Sekolah negeri berkewajiban melindungi hak anak, menghormati HAM, dan memberikan pendidikan berdasarkan bukti ilmiah. Dugaan skandal Cornell 7 semakin menegaskan pentingnya memperkuat pendidikan kesehatan seksual dalam kurikulum, bukan menjadikannya materi pilihan.Sebab consent, hak atas tubuh sendiri hubungan yang sehat, dan batasan pribadi semestinya bukan pelajaran opsional.Shannon D. M. Moore menerima pendanaan dari Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC). Shannon D.M. Moore juga merupakan anggota pendiri People for Public Education, Manitoba.Jennifer Watt menerima pendanaan dari Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC). Ia terafiliasi dengan People for Public Education, Manitoba.