Sejumlah calon penumpang antre untuk lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/9/2026). Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA FOTOPemerintah menggelontorkan paket stimulus senilai Rp 30,79 triliun pada kuartal IV 2026 guna menjaga daya beli masyarakat menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Paket ini mencakup program bantuan beras, Bantuan Subsidi Upah (BSU), program rekening gratis, serta insentif transportasi publik sebesar Rp 883,4 miliar.Kendati bernilai puluhan triliun rupiah, kalangan ekonom menilai stimulus tersebut lebih berperan sebagai bantalan penahan perlambatan konsumsi rumah tangga alih-alih mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi.Economic Researcher Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memaparkan bahwa total alokasi stimulus ini hanya setara 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan atau kurang dari 1 persen konsumsi rumah tangga triwulanan."Stimulus akhir tahun ini lebih tepat disebut sebagai bantalan daya beli daripada pendorong utama pertumbuhan. Fungsinya mencegah perlambatan yang lebih dalam," ujar Yusuf, Sabtu, (31/10).Yusuf menilai BSU sebesar Rp 900 ribu (Rp 300 ribu per bulan selama 3 bulan) memiliki daya ungkit paling cepat terhadap konsumsi ritel karena menyasar pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta yang cenderung langsung membelanjakan pendapatannya. Sementara itu, insentif transportasi dinilai lebih banyak dinikmati kelompok menengah.Yusuf memproyeksikan stimulus ini memberi tambahan 0,1 hingga 0,2 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2026 yang diperkirakan berada di kisaran 5,01–5,03 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 5,26 persen, masih di bawah target APBN sebesar 5,4 persen.Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menegaskan, keberhasilan stimulus diukur dari terciptanya permintaan dan aktivitas ekonomi baru (marginal belanja), bukan sekadar menggeser jadwal belanja masyarakat dari Januari ke Desember."Pemerintah perlu memastikan subsidi transportasi diarahkan pada rute yang belum padat untuk menciptakan perjalanan baru yang menggerakkan UMKM, kuliner, dan akomodasi di daerah tujuan wisata. Efektivitas stimulus harus dipantau melampaui libur Nataru," tutur Rizal.