Guru Besar IPB University Prof Dwi Andreas Santosa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencabut pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Kehutanan. Pasalnya, masih ada potensi kerugian negara yang sangat besar di Kemenhut dan dinilai luput dari penilaian BPK.