Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Satgas PRR, Mayjen TNI (Purn.) Syamsul Maarif dalam rapat koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) khusus pemulihan infrastruktur di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/10/2026). Foto: Satgas PRRPemulihan pascabencana di Provinsi Sumatera Barat berjalan terus di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) lapangan di Kota Padang, pemenuhan hak-hak dasar dan penanganan darurat bagi warga terdampak telah tuntas. Ini menandai babak krusial kebangkitan layanan publik dan ketangguhan masyarakat di daerah tersebut.Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Tim Monev Satgas PRR meninjau langsung konsolidasi pemulihan pada skala wilayah Kota Padang. Dari hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa penanganan intensif difokuskan pada sektor perumahan dan permukiman, konektivitas transportasi daerah, pelayanan sosial dasar seperti kesehatan dan pendidikan, hingga pemulihan jaringan energi, ketenagalistrikan, serta telekomunikasi.Urgensi rehabilitasi dan rekonstruksi ini diprioritaskan untuk mengentaskan masa tanggap darurat secara bermartabat, memastikan warga segera keluar dari kondisi rentan di pengungsian, serta menjamin seluruh fasilitas penunjang kehidupan berfungsi tanpa hambatan.Pada aspek penanganan pengungsian dan hunian transisi, pembangunan 830 unit hunian sementara (huntara) serta pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi 3.009 penerima manfaat telah mencapai 100 persen, sehingga saat ini tercatat tidak ada lagi korban bencana yang bertahan di tenda pengungsian atau nol kepala keluarga.Di sisi lain, progres penyelesaian pekerjaan fisik jangka panjang terus dipacu meski sebagian sektor masih berproses, seperti realisasi hunian tetap (huntap) yang berada di angka 9,2 persen atau baru 346 unit dari target 3.742 unit, jembatan daerah 59,50 persen atau 97 dari 163 unit, sumur bor 63,8 persen atau 141 dari 221 unit, serta normalisasi aliran sungai yang baru menyentuh 17,24 persen atau 10 dari 58 titik selesai.Kemajuan signifikan juga terlihat pada aksesibilitas jalan daerah yang telah mencapai 83,23 persen fungsional atau 139 dari 167 ruas, pembersihan lumpur di 29 lokasi rampung 100 persen, dan normalisasi muara telah tuntas 75 persen.Keberhasilan penanganan darurat ditandai dengan pulihnya fasilitas esensial secara menyeluruh. Di antaranya, pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, sistem ketenagalistrikan, serta jaringan telekomunikasi melalui 1.483 Base Transceiver Station (BTS) telah aktif kembali 100 persen.Pada sektor pelayanan publik, seluruh rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), serta 653 sekolah terdampak telah beroperasi penuh sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung normal kembali.Dampak manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang memperoleh kembali kepastian hidup, kenyamanan mobilitas harian, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan yang stabil.Seluruh intervensi darurat dan rehabilitasi prasarana dasar tersebut didanai melalui bauran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk stimulan perbaikan rumah senilai Rp60 juta untuk kategori rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.Dukungan penanganan fisik fasilitas pendidikan di Kota Padang juga diperkuat melalui pembiayaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp1,3 miliar, salah satunya untuk merehabilitasi 6 ruang kelas, 2 ruang administrasi, penataan lingkungan, dan sarana mebel di SDN 04 Baringin.Perkembangan pemulihan di Kota Padang ini dikemukakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Satgas PRR, Mayjen TNI (Purn.) Syamsul Maarif dalam rapat koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) khusus pemulihan infrastruktur di Kota Padang, Kamis (22/10/2026). Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah pusat, tim Satgas PRR, akademisi, dan sejumlah pakar kebencanaan."Layanan dasar (listrik, BBM, telekomunikasi, rumah sakit, puskesmas, 653 sekolah) pulih 100%, dan huntara serta Dana Tunggu Hunian rampung. Jalan daerah 83,23% fungsional dan sawah 3.902 ha selesai konstruksi. Pekerjaan yang masih tertinggal yaitu huntap 9,2% (346 dari 3.742 unit), jembatan 59,50%, sumur bor 63,8%, dan normalisasi sungai 17,24%," ujar Samsul Maarif.Meskipun demikian ia mengatakan seluruh proses pemulihan tidak boleh berhenti pada penyelesaian infrastruktur fisik, tetapi juga secara psikologis."Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Selain pembangunan huntap dan infrastruktur dasar, keberhasilan pemulihan juga ditentukan oleh dukungan psikologis bagi anak-anak dan lansia, kebangkitan ekonomi lokal (UMKM, pertanian, perikanan, serta program padat karya), hingga pemenuhan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi," tegasnya.Strategi pemulihan jangka menengah mengacu secara ketat pada panduan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028 yang membagi aksi penanganan ke dalam tiga tahapan.Tahap pertama adalah Rehabilitasi periode 2026–2027 yang mengutamakan pemulihan fasilitas umum mendesak seperti kantor pemda, pasar rakyat, dan tempat ibadah, pemulihan ekonomi awal bagi usaha mikro dan nelayan, serta perlindungan kelompok rentan melalui trauma healing dan Pos SAPA.Tahap kedua adalah Rekonstruksi periode 2026–2028 yang menitikberatkan pada pembangunan fisik permanen huntap terpusat maupun in-situ, pembangunan jalan dan jembatan nasional berstandar ketahanan tinggi, serta rehabilitasi ekosistem hulu dan normalisasi sungai.Tahap ketiga adalah Keberlanjutan dan Pengakhiran pada 2028 yang mencakup serah terima aset ke pemerintah daerah, penguatan kapasitas BPBD lokal dalam mengoperasikan Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS), dan penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir kepada Presiden Republik Indonesia.Panduan Renduk secara tegas menetapkan sasaran utama pulihnya 100 persen fungsi pelayanan publik di rumah sakit daerah, puskesmas, dan satuan pendidikan.Berdasarkan rekapitulasi data makro Poskonas PRR dan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Kota Padang mencatat 745 unit fasilitas dan rumah terdampak bencana, yang terdiri dari 190 rusak ringan, 59 rusak sedang, 381 rusak berat, dan 115 hanyut, berdampingan dengan wilayah lain di Sumatera Barat seperti Padang Pariaman dengan 1.176 unit terdampak, Lima Puluh Kota 382 unit, Padang Panjang 384 unit, serta Tanah Datar 317 unit.Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan arah kebijakan operasional difokuskan pada percepatan pembangunan fisik dan perlindungan warga."Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik adalah prioritas dalam proses pemulihan yang mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera 2026-2028. Pembangunan didorong dilakukan secara masif sekaligus memastikan jalan, air, listrik, dan prasarana kawasan tersedia agar hunian dapat segera ditempati," kata Tito."Percepatan diperlukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada di tempat pengungsian. Pemerintah juga telah memiliki pengalaman dalam mempercepat pembangunan rumah korban bencana di Sumatera," tutupnya.