Ilustrasi SPBU di Malaysia. Foto: ShutterstockPemerintah Malaysia akan meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 September 2026 di tengah harga energi yang masih tinggi. Kebijakan ini diambil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk meringankan tekanan biaya hidup masyarakat.Anwar menjelaskan, kuota bensin bersubsidi dinaikkan menjadi 300 liter per bulan dari sebelumnya 200 liter. Kuota diesel bersubsidi juga bertambah menjadi 400 liter per bulan dari sebelumnya 300 liter.Menurutnya, tambahan kuota diesel diperkirakan membantu sekitar 500 ribu pengguna."Langkah ini akan menguntungkan 16 juta warga Malaysia," kata Anwar dalam pidatonya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69 dikutip dari Bloomberg, Senin (31/8).Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengadakan konferensi pers saat bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin, Jerman, Senin (11/3/2024). Foto: Liesa Johannssen/REUTERSKebijakan penambahan kuota tersebut dilakukan setelah pemerintah Malaysia sebelumnya memangkas batas penggunaan BBM bersubsidi pada awal 2026. Langkah itu diambil ketika konflik di Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga energi dan meningkatkan beban subsidi pemerintah.Anwar tidak merinci tambahan anggaran yang diperlukan untuk mengembalikan kuota BBM subsidi itu. Saat ini, pemerintah Malaysia telah menanggung subsidi sekitar 40 miliar ringgit atau sekitar USD 9,9 miliar berdasarkan kuota yang berlaku.Harga bensin bersubsidi yang banyak digunakan masyarakat Malaysia saat ini ditetapkan 1,99 ringgit per liter. Angka tersebut hampir setengah dari harga pasar sebesar 3,82 ringgit per liter.Sementara itu diesel bersubsidi dijual seharga 2,10 ringgit per liter, jauh di bawah harga pasar yang mencapai 4,72 ringgit per liter.Kebijakan tersebut diumumkan ketika pemerintahan Anwar menghadapi tekanan politik setelah koalisi Pakatan Harapan kalah dalam pemilihan negara bagian di Johor dan Negeri Sembilan dalam 2 bulan terakhir.Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (27/3/2026). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat PresidenHasil pemilu negara bagian tersebut menambah tekanan terhadap Anwar menjelang pemilihan umum yang harus digelar paling lambat awal 2028.Di tengah situasi tersebut, pemerintah Malaysia juga mengumumkan kenaikan batas omzet tahunan perusahaan yang wajib menerapkan sistem faktur elektronik (e-invoicing) menjadi 3 juta ringgit, dari sebelumnya 1 juta ringgit. Penerapan e-invoicing selama ini menjadi salah satu keluhan terutama bagi pelaku usaha kecil.Anwar dijadwalkan menyampaikan anggaran 2027 Malaysia pada 9 Oktober . Dalam anggaran tersebut, pemerintahan Anwar diperkirakan akan mengumumkan sejumlah kebijakan tambahan untuk membantu rumah tangga menghadapi tekanan biaya hidup sekaligus memperkuat dukungan terhadap pemerintah.