Ilustrasi Meta dan TikTok. Foto: Koshiro K/ShutterstockPemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok segera menghapus video buatan kecerdasan buatan (AI), rekaman lama, gambar korban, QR code penipuan, serta informasi menyesatkan atau hoaks yang beredar setelah banjir besar di Bhotekoshi.Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pejabat pemerintah Nepal dan perwakilan Meta serta TikTok pada Jumat (28/8) waktu setempat. Pemerintah menilai konten bermasalah dapat menyesatkan masyarakat, menghambat proses penanganan bencana, dan memperdalam trauma keluarga korban.Langkah ini diambil setelah media sosial dibanjiri informasi menyesatkan menyusul banjir bandang di Nepal pada 26 Agustus 2026. Sejumlah pengguna mengunggah kembali video lama dan mengeklaimnya sebagai rekaman terbaru dari lokasi bencana.Gambar dan video sintetis buatan AI juga beredar sebagai dokumentasi asli banjir. Pada saat yang sama, pemerintah menemukan QR code palsu yang digunakan untuk meminta sumbangan bagi korban.Otoritas khawatir pelaku memanfaatkan kepedulian masyarakat untuk mengumpulkan uang secara ilegal. Dana yang seharusnya membantu korban pun berisiko jatuh ke tangan penipu.Pemandangan rumah-rumah yang tertutup lumpur setelah banjir bandang di Trishuli, distrik Nuwakot, Nepal, Rabu (26/8/2026). Foto: Navesh Chitrakar/REUTERSKoordinator Satuan Tugas Regulasi dan Pengelolaan Media Sosial Nepal sekaligus Direktur Otoritas Telekomunikasi Nepal (NTA), Bijay Kumar Roy, mengatakan pemerintah meminta kedua perusahaan menghapus konten berbahaya sesegera mungkin setelah menerima laporan."Karena penyedia layanan internet hanya dapat memblokir seluruh domain web, koordinasi langsung dengan penyedia platform menjadi penting," kata Roy, mengutip The Strait Times.Pemerintah juga mendesak Meta dan TikTok memperkuat sistem moderasi otomatis. Algoritma kedua platform diminta lebih proaktif mendeteksi dan memblokir konten grafis maupun informasi palsu sejak pertama kali diunggah.Meta dan TikTok telah menunjuk perwakilan penghubung di Nepal. Melalui jalur tersebut, pemerintah dapat melaporkan unggahan yang dinilai bermasalah agar segera ditinjau dan dihapus.Namun, proses penanganannya dinilai masih terlalu lambat. Menurut Roy, kedua platform membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk mengambil tindakan terhadap konten yang dilaporkan.Jeda tersebut memberi kesempatan bagi gambar korban dan informasi palsu untuk menyebar luas sebelum akhirnya dihapus. Pemerintah meminta Meta dan TikTok memangkas waktu respons secara signifikan.Ilustrasi Meta. Foto: gguy/ShutterstockPlatform juga diminta segera memburamkan foto dan video yang mengganggu, terutama konten yang memperlihatkan korban serta kondisi setelah bencana.Polisi Buru Pembuat Konten BerbahayaPemerintah Nepal membentuk tim lintas lembaga untuk memantau dan menangani konten berbahaya selama masa krisis. Tim ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi, NTA, serta Kementerian Dalam Negeri Nepal.NTA bertugas menangani koordinasi teknis dengan perusahaan media sosial. Sementara itu, Kepolisian Nepal mengidentifikasi orang-orang yang diduga membuat atau menyebarkan konten berbahaya.Polisi juga dapat memulai proses hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat. Tim tersebut beranggotakan Bijay Kumar Roy; Wakil Direktur NTA, Surya Prasad Lamichhane; Asisten Direktur NTA, Om Prakash Mahato; insinyur Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kumar Yadav; serta Inspektur Arun Tamang dari Kementerian Dalam Negeri.Kementerian Komunikasi dan Informasi Nepal meminta media nasional, media lokal, serta pengguna media sosial tidak menyebarkan foto yang mengganggu, laporan yang belum terverifikasi, dan materi hasil rekayasa."Kami mengimbau seluruh media nasional dan lokal serta pengguna media sosial agar tidak membagikan rumor yang belum terverifikasi, direkayasa, atau dibuat dengan AI karena dapat menimbulkan kepanikan," ujar kementerian.Ilustrasi TikTok. Foto: STR/AFPPemerintah menekankan bahwa informasi selama situasi darurat dapat memengaruhi operasi penyelamatan, distribusi bantuan, dan kondisi psikologis masyarakat. Penyebaran gambar korban tanpa konteks dan verifikasi juga dapat memperparah trauma keluarga.Masyarakat diminta memeriksa sumber informasi sebelum meneruskan unggahan, terutama konten yang mengeklaim memperlihatkan kerusakan terbaru, jumlah korban, operasi penyelamatan, atau permintaan bantuan dana.