Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: KKPKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan enam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Pengawasan diperkuat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, sesuai prosedur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pelaksanaan program prioritas harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, KKP melakukan konsolidasi internal untuk memastikan seluruh jajaran memahami target, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang harus diterima masyarakat.“Kita harus memastikan program-program ini benar-benar memberikan dampak. Jangan sampai hanya membangun fisiknya, tetapi tidak meningkatkan produktivitas masyarakat,” kata Trenggono saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin (31/8).Salah satu program yang menjadi perhatian KKP adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan permukiman, tetapi juga peningkatan produktivitas ekonomi nelayan.“Mengubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,” ujar Trenggono dalam keterangannya, Selasa (1/9). Trenggono mengatakan, konsep tersebut salah satunya berangkat dari pengalamannya mengunjungi sejumlah kampung nelayan sejak awal menjabat sebagai Menteri KKP pada 2020. Dari kunjungan tersebut, ia menemukan sejumlah persoalan yang relatif serupa di berbagai daerah, mulai dari kondisi lingkungan hingga keterbatasan fasilitas penunjang kegiatan nelayan.Ia mencontohkan pengembangan kawasan nelayan di Biak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berupa fasilitas permukiman, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi nelayan, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola.Ilustrasi kapal nelayan Foto: moodboard/ThinkstockPendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu model dalam pengembangan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029.Selain KNMP, KKP menjalankan lima program prioritas lainnya, yakni pembangunan integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budidaya tematik di 40.000 desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta program swasembada garam.Trenggono mengatakan setiap program memiliki model pengembangan yang berbeda sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pembangunan tambak udang terintegrasi yang diproyeksikan menjadi contoh pengelolaan kawasan budidaya yang produktif.Sementara itu, program budidaya tematik terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi. KKP juga tengah mempertimbangkan penerapan teknologi lain, seperti Recirculating Aquaculture System (RAS), untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan kegiatan budidaya.Menurut Trenggono, rangkaian program tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang lebih luas.“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,” kata Trenggono.Pengawasan DiperketatPetani memanen garam di kawasan tambak garam Desa Kedungmalang, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (30/7/2024). Foto: Yusuf Nugroho/ANTARA FOTOSeiring dengan besarnya anggaran dan skala pekerjaan dalam enam program prioritas tersebut, Trenggono mengingatkan seluruh jajaran KKP untuk menjaga integritas dalam pelaksanaannya.Ia menegaskan bahwa kepercayaan pemerintah dalam menjalankan program prioritas harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.“Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,” tegas Trenggono.Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, serta sistem pengawasan yang kuat.Menurut Didit, setiap tahapan pekerjaan perlu memiliki alat ukur yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.“Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan,” kata Didit.Ia meminta seluruh jajaran KKP memperkuat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk temuan dalam proses pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.Didit juga mengingatkan bahwa percepatan program tidak boleh mengabaikan prosedur. Menurut dia, pelaksanaan pekerjaan yang cepat harus tetap dibarengi dengan kecermatan dan tanggung jawab.