Bayangkan kecanggihan kota sekarang telah mampu membaca kepadatan lalu lintas menggunakan sensor, semuanya sekarang terasa cepat dan praktis, pemerintah menerima pegaduan warga melalui aplikasi, melakukan pengawasan melalui CCTV hingga mengoptimalkan pelayanan publik lebih cepat. Kemajuan teknologi telah memberikan referensi dalam mengelola tata ruang kota serta memberi pelayanan lebih baik. Hampir keseluruhan fasilitas kota terkoneksi ke dalam ekosistem digital disebut istilah "smart city". Kota sekarang tidak terdiri infrastruktur bangunan, tetapi diiringi oleh data dan kecerdasan buatan.Kawasan Jati Kota Padang telah Telah Mulai Beralih ke Program Smart City Berorientasi Human Centered. Sumber: Atthoriq Chairul Hakim (08/08/2026)Perkembangan teknologi cepat, menghadirkan tantangan baru. Pemerintah tidak cukup menyediakan fasilitas, tetapi mengoptimalkan agar mudah dalam penggunaannya bagi masyarakat. Orientasi warga akan kebutuhannya terhadap informasi transparan dan cepat, terus menuntut pemerintah untuk beradaptasi. Menimbang konsep demokrasi, maka harus diciptakan tata kelola kota baik, karena kemudahan akses terhadap teknologi informasi merupakan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) melahirkan gagasan smart city, bukan hanya merujuk pada kecanggihan teknologi dan informasi, namun pentingnya kolaborasi dengan sumber daya manusia juga modal sosial agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Beberapa fakta ditemui terdapat kasus perkembangannya teknologi belum dimanfaatkan dengan baik, karena itu perlunya pembangunan bukan sekadar menyediakan fasilitas semata, namun menyelesaikan persoalan kota beserta masalah sosialnya. Sebuah kota dapat disebut canggih, tapi belum tentu disebut pintar jika tidak berdampak signifikan bagi masyarakatnya (Tajuddin, 64: 2019)Menyikapi persoalan tersebut, membangun smart city bukanlah hal mudah, perlu melibatkan berbagai sektor dari pemerintah, lembaga penelitian hingga sektor swasta. Tak cukup mandek di teknologi, namun melakukan pengembangan serta pembangunan berpusat pada manusia, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai kesejahteraan sosial. Strategi dalam penerapan smart city perlu diorientasikan menuju Human Centered Smart City dengan mempertimbangkan efisiensi disertai transparasi, paling penting partisipasi warga. Di sinilah timbul pertanyaan, apakah pesatnya kemajuan teknologi menimbulkan kenyamanan bagi manusia, atau sebaliknya membuat warga semakin menyesuaikan diri atas nama kecerdasan kota?Kecanggihan Teknologi Belum Tentu Sebuah KenyamananTerjadinya perkembangan smart city dalam memudahkan serta mengefisienkan kehidupan kota. Beragam bentuk layanan publik mulai dialihkan ke ruang digital demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Di tengah kecanggihan teknologi yang dihadirkan faktanya masih ada kesenjangan akan kebutuhan dan kenyamanan warga. Persoalan utama sekarang bukan seberapa canggih teknologi dihasilkan, namun seberapa jauh dapat bermanfaat, dipahami demi terciptanya kenyamanan warga.Dasarnya, smart city bukan sekadar kota hanya merujuk pada penggunaan infrastruktur dan teknologi canggih, tetapi didukung bagaimana kemampuan memahami potensi serta persoalan masyarakat dengan tepat. Pembangunan kota bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang nyaman dan mendukung kegiatan dalam berbagai aspek (Susanti, 2016; Sinergi, 2016). Sebab itu, kecerdasan sebuah kota tidak hanya ditentukan dari kecanggihan teknologi semata, namun peran pemerintah dalam memberikan layanan sesuai kebutuhan warganya.Konsep ini dibangun berdasarkan keterhubungan berbagai elemen saling mendukung pertumbuhan kota. Smart Governance merupakan fondasi digunakan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya disertai partisipasi publik. Unsur-unsur tersebut berkolaborasi dengan smart people, smart mobility disertai program lainnya demi menciptakan kehidupan lebih berkualitas. Makna ini memperluas makna pemerintahan menjadi tata kelola, dalam hal ini tanggung jawab pembangunan merambah lebih luas dari pemerintah melalui sektor swasta dan sipil. Karena smart city bukan sekadar proyek temporer, mestinya dibangun sebagai eksistem kolaboratif.Pembangunan dilakukan tidak sepihak, namun menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, demikian keberhasilan pembangunan dihasilkan juga dari kualitas komunikasi. Dalam prosesnya dapat diberikan berbagai macam fasilitas, tetapi layanan akan terbatas bila keterlibatan masyarakat masih minim. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat secara pro-aktif dapat memberikan kontribusi dalam membangun teknologi lebih berdampak, serta menciptakan ruang dialog partisipatif lebih transparan. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kuantitas teknologi canggih, namun bagaimana membangun sinergi berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kota benar-benar nyaman.Beberapa terdapat kasus masyarakat belum mengetahui sepenuhnya mekanisme dari program pembangunan pemerintah seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) sehingga usulan bersifat partisipatif belum terlaksana optimal. Persoalan lain muncul ketika usulan tersebut tidak jadi prioritas dalam penentuan program pembangunan. Hal ini menunjukkan keadaan tersebut belum menghasilkan partisipasi subtantif.Gambaran kasus serupa terlihat pada sejumlah pembangunan di Kota Bandar Lampung, warga Teluk Belitung Timur. Mereka telah mengusulkan perbaikan soal banjir dari tahun 2017, namun masih berlanjut hingga 2020 di Kelurahan Sukamaju dan Keteguhan. Persoalan ini diperparah karena perbedaan kepentingan pemangku jabatan di tingkat daerah. Studi mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), keterlibatan masyarakat dalam hal prosedural mulai dari pengambilan keputusan hingga tahap evaluasi belum menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan akan sulit dilakukan apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, bukan aktor sinergis dalam menemukan solusi yang dibutuhkan (Handayani, 40: 2021).Persoalan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan pembangunan smart city berkelanjutan, begitupun dengan digitalisasi dapat memperkuat ruang partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat memanfaatkan platform digital berbasis pelayanan dan konsultasi publik guna memantau usulan secara terbuka. Teknologi hanya akan menjadi smart apabila dibangun berdasarkan kebutuhan nyata juga mekanisme yang membuat mereka tahu apakah aspirasi mereka benar-benar dipertimbangkan. Sebab itu perlu dibangunnya sinergi dalam pembangunan di mana pemerintah menyediakan regulasi serta fasilitas, sementara masyarakat mengintegrasikan pengetahuan lokal (pengalaman) dan kritik menjadi dasar pengambil keputusan.Belajar dari Smart Nagari, Pembangunan Berbasis Kearifan LokalDigitalisasi sebagai program pemerintah tidak berlangsung begitu saja, namun menyesuaikan dengan kondisi lapangan seperti aspek sosial, infrastruktur disertai kebutuhan setiap wilayah berbeda-beda. Selanjutnya keberhasilan smart city belum cukup dilihat dari tersedianya fasilitas, tetapi diperkuat pemanfaatan dan penerimaan masyarakat akan sistem pelayanan. Salah satunya fenomena Smart Nagari di Sumatera Barat, membawa kecerdasan dalam penggunaan digitalisasi ke tata kelola hingga tingkat nagari. Hadirnya Smart Nagari menunjukkan bahwa perubahan digital tidak berlaku hanya di kota besar dengan kehidupan urban, namun menyentuh ruang masyarakat dengan karakteristik sosial budaya khas. Transformasi digital dasarnya bukan hanya keahlian dalam menggunakan perangkat dan aplikasi, namun sampai pada sistem tersebut diimplementasikan dengan memanfaatkan sumber daya lokal diwadahi oleh kapasitas pemerintah dalam pemberdayaannya. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik berdampak terhadap efisiensi waktu serta optimalisasi layanan, tak lupa memudahkan dalam hal transparansi juga memperluas aspirasi masyarakat. Dapat dimaknai, keberhasilan teknologi tidak diukur seberapa baik sistemnya, tetapi lebih khusus penggunaan lebih efektif sesuai kebutuhan lokal (Satoya dan Milewska, 2022).Masuk ke ranah pembangunan desa di Indonesia salah satunya di Sumatera Barat yang menggunakan konsep desa cerdas atau Smart Nagari. Program bertujuan untuk meningkatkan layanan dasar sekaligus mendorong pembangun desa berbasis pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokalnya. Dasarnya smart nagari sejalan dengan smart city yaitu demi meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola dalam mengedepankan kepentingan masyarakat, namun perbedaannya ditujukan pada siapa dan karakter program yang dijalankan.Adanya pertanyaan kebaharuan sistem teknologi digital, apakah sudah digunakan dengan optimal?. Kota atau nagari belum dapat disebut pintar jika hanya memiliki ketersediaan sistem teknologi digital mumpuni, namun dapat disebut pintar ketika teknologinya mampu memperkuat kapasitas manusia hingga menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Dari itu, smart nagari merupakan gambaran unit terkecil dapat menjadi gambaran pembangunan smart city, di mana perlu ditegaskan, dalam perkembangan teknologi harus mengikuti kebutuhan manusia, bukan malah sebaliknya. Orientasi ini menjadikan pembangunan tidak sampai pada kecanggihan infrastruktur, lebih lanjut dapat menciptakan masyarakat berdaya dalam membangun ekosistem lingkungan inklusif berkelanjutan.Merujuk ketingkatan birokrasi pemerintah terkecil yaitu nagari, digitalisasi dapat memudahkan prosedur panjang menjadi lebih mudah dan cepat. Mekanisme smart nagari merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat serta membuka ruang lebih luas dalam penyampaian aspirasi. Di Sumatera Barat program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, namun memperkuat keterlibatan dalam pembangunan.Pengalaman dari program ini perlu berorientasikan human centered, karena pembangunan berbasis teknologi perlu mepertimbangkan kebutuhan manusia. Keterlibatan anggota masyarakat sangatlah penting, bukan sekadar penerima bantuan tetapi memiliki pengetahuan mengenai persoalan di lingkungan mereka. Prinsip ini dapat diterapkan pada skala kota dengan mengembangkan platform digital partisipatif hingga sistem pemantauan pembangunan, dapat diketahui sejauh mana tindak lanjut aspirasi mereka (Sari dkk, 203: 2022).Maka dari itu dapat ditarik pelajaran dari program ini, bahwa pembangunan bukan semata-mata mendigitalisasi pelayanan, tetapi teknologi dapat digunakan untuk memperkuat hubungan masyarakat dengan pemerintah. Inilah esensi dari human centered smart city, di mana kota menjadi pintar ketika teknologi yang dihasilkan mampu membuat warganya semakin nyaman, serta memiliki kualitas hidup lebih baik.Peralihan Menuju Human Centered Smart CityProses dalam pembangunan smart city berupaya untuk meningkatkan efisiensi tata kelola kota. Berbagai aplikasi digunakan sebagai sarana prasarana guna menunjang kehidupan urban, guna menciptakan kehidupan kota lebih responsif. Ketika pembangunan hanya terpaku teknologi digitalisasi, tanpa mempertimbangkan kenyamanan dalam keberagaman masyarakat, maka akan sulit tercapainya harmonisasi dalam program tersebut. Sebab itu prinsip technology centered perlu dialihkan menuju human centered, dengan tujuan menempatkan manusia sebagai pusat inovasi teknologi.Salah satu taman berbasis Smart City di Kota Padang sebagai Ketersediaan Fasilitas Bagi Masyarakat. Sumber: Atthoriq Chairul Hakim (08/08/2026).Peralihan ini berarti mengubah cara pandang akan teknologi, adanya hubungan timbal balik, bukan lagi masyarakat sepenuhnya menyesuaikan diri terhadap teknologi, tetapi memerhatikan akan kebutuhan manusia itu sendiri. Konsep ini menekankan unsur-unsur dalam mewujudkan kenyamanan dalam menggunakan layanan publik. Dari pendekatan tersebut pembangunan kota tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata, lebih lanjut seberapa baik kemajuan teknologi tersebut berdampak pada kehidupan kota lebih manusiawi.Seiring perkembangan mengenai smart city, metode digunakan dalam pembangunan kota cerdas mulai mengalami perubahan. Dalam kajian Anastasiu (2019) ia mengelompokkan smart city ke dalam dua orientasi utama, yaitu bertumpu pada teknologi dan komunitas manusia. Pertama, pendekatan berupa teknologi memfokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, technopolis hingga keamanan. Sedangkan pendekatan humanis, melihat objek teknologi dari persoalan yang dihadapi manusia, bahwa kecerdasan kota tidak lepas kesenjangan sosial, parisipasi publik, dan kemudahan dalam akses. Teknologi sekarang dipandang bukan sebagai akhir pembangunan, namun dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan perkotaan (Dewi dkk, 793: 2023).Manusia merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan smart city. Ditegaskan lagi oleh Myeong, Jung, dan Lee (2018), kecerdasan sebuah kota tidak ditentukan seberapa canggih teknologi yang dihasilkan, tetapi seberapa optimal ia dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan smart city perlu memperhatikan aspek di luar teknologi, seperti pendidikan, pluralitas, dan kesenjangan digital. Masyarakat bukan sekadar penerima, tetapi dituntut memiliki kontribusi nyata akan pengetahuan lokal dan pengalaman yang mereka miliki. Pendekatan ini kemudian menjadi penguat gagasan human centered smart city, dimana kota diorientasikan pada manusia dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan berbasis teknologi.Kasusnya, beberapa daerah di Indonesia ditemukan masih mengalami tantangan dalam penerapannya. Contohnya pada pemerintah Kabupaten Boyolali, menghadapi permasalahan pada minimnya keterlibatan masyarakat pada tata kelola serta literasi digital dalam mendukungnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya digitalisasi belum otomatis menghasilkan partisipasi publik. Berbanding terbalik di Kota Semarang, mereka menyediakan laman "LaporHend," merupakan ruangan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan juga respon dari pemerintah. Instansi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan kumuh demi menciptakan nilai sosial ekonomi lebih baik. Dua pengalaman tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan smart city didukung oleh aspek sosial budaya masyarakat. Selain itu tingkatan literasi pada suatu kota berpengaruh terhadap strategi dan pendekatan berbeda pula. Karena itu dalam menunjangnya tidak bisa digunakan satu variabel digitalisasi lalu dihomogenisasi (Widyastuti, 103: 209).Pengalaman itu menegaskan bahwa perlu sinergi antara pemerintah, teknologi juga masyarakat. Strategi dapat diterapkan berupa pemetaan kebutuhan warga sebelum menentukan teknologi yang digunakan, mengembangkan serta memerkuat literasi digital agar masyarakat mampu beradaptasi sembari menyediakan layanan mudah akses sehingga partisipasi masyarakat benar-benar masuk dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dari itu, jika pembangunan teknologi sudah sampai pada peningkatan kualitas hidup warga, maka dapat diciptakan tata kelola lebih responsif partisipatif.Keberhasilan dari program ini tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengikuti perkembangan teknologi, tetapi perlu mempertimbangkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Karena itu perlu adanya strategi pengembangan pada teknologi sekaligus orientasi pada manusia. Pendidikan literasi digital perlu diperkuat, serta partisipasi disertai keamanan data warga perlu masuk dalam unsur kebijakan dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Adanya konsep human centered bukanlah program lanjutan dari smart city, namun sebuah paradigma dari pertanyaan teknologi apa yang bisa digunakan, lalu bagaimana teknologi tersebut dapat menyelesaikan persoalan mereka? Dari sinilah rujukan untuk menciptakan kota nyaman serta inklusif.Mengukur Kota Pintar dalam Menciptakan Rasa Nyaman WargaAkhirnya keberhasilan dari smart city tidak dapat diukur dari banyaknya aplikasi serta layanan pemerintah terdigitalisasi, namun lebih lanjut apa dampak dirasakan warga dalam keseharian. Apakah sistem semakin transparan dan mudah dalam memperoleh layanan?, dan apakah teknologi didapatkan secara merata? Pertanyaan tersebut sangat penting juga menjadi tolak ukur, bahwa pembangunan bukan sekadar terciptanya sistem kompleks, melainkan terciptanya kehidupan warga lebih mudah dan nyaman. Rasa harmonis merupakan ukuran penting jadi cerminan apakah sebuah kota benar-benar menjadi "pintar."Ukuran tersebut menjadi rujukan untuk memperluas dari indikator teknis berorientasi pada pengalaman manusia. Smart city berkelanjutan perlu menekankan kebutuhan masyarakat, keamanan data, serta kualitas hidup sebagai penunjang keberhasilan. Pemerintah dapat melakukan survei kepuasan, forum partisipasi untuk menjawab apakah tersedianya fasilitas sudah menjawab kebutuhan masyarakat secara signifikan.Persoalan program ini tidak lepas masalah dasar masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan hingga kualitas hidup lingkungan. Pengembangan dari sektor infrastruktur dan kecanggihan teknologi belum optimal jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia, maka akan kehilangan maknanya dalam proses pembangunan smart city. Ketika pembangunan lebih difokuskan pada unsur fisik tanpa mempertimbangkan aspek manusia, maka kota tersebut hanya maju secara visual belum tentu nyaman bagi warganya. Govada (2017) menekankan pentingnya pembangunan dengan pendekatan pada manusia, dengan unsur demokratis dalam tata kelola pembangunan dan kebijakan (Handayani dkk, 47: 2021).Keadaan ini menunjukkan bahwa demi menciptakan kota pintar bukan sekadar dari bagusnya teknologi, namun diperkuat atas kenyamanan warga. Pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat, perihal data statistik aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam perencanaan kebijakan. Teknologi dalam pengembangan smart city dapat digunakan untuk memantau kebutuhan dan pengawasan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kota nyaman bukanlah tanpa masalah, namun ketika kota mampu mengidentifikasi masalah warganya, membuka ruang untuk partisipasi, serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan manfaat secara adil.Teknologi merupakan fondasi penting dalam program smart city, namun tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif manusia. Karena itu perlu melibatkan masyarakat sebagai subjek atau mitra dalam pembangunan. Pemerintah perlu mengenali kebutuhan berdasarkan pengalaman, lalu mengidentifikasi masalah dan menyusun prioritas pembangunan, berakhir pada tahap evalusasi guna perbaikan berkelanjutan. Wadah forum seperti Musrenbang dapat diciptakan sebagai kanal pengaduan, sekaligus di dalamnya dapat diperkuat bahwa teknologi merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga kebijakan dihasilkan tidak hanya sampai di tahap administratif, tetapi relevan di lapangan.Partisipasi masyarakat perlu diarahkan menjadi mekanisme subtantif, bukan hanya formalitas. Warga perlu tau kebijakan apa yang diambil, selanjutnya bagaimana keputusan tersebut ditindaklanjuti. Perlu disediakan platform partisipatif memungkin masyarakat berkontribusi menyampaikan persoalan di lapangan sekaligus memantau proses penyelesaiannya. Data di sini tidak hanya diperoleh secara subjektif dari hasil survei, namun kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai landasan dasar pengambilan keputusan. Model ini menguatkan bahwa warga tidak hanya jadi data provider, tetapi co creator demi menghasilkan solusi berdampak bagi kotanya (Tajuddin, 67-68: 2019).Pembangunan smart city membutuhkan siklus partisipasi terus-menerus, pemerintah menyediakan wadah diskusi, masyarakat menyampaikan aspirasinya, lalu merancang solusinya, pemerintah mengaplikasikan sebagai pemangku kebijakan. Lebih khususnya, pendekatan ini perlu pendekatan aktif, terutama kelompok yang berpotensi tidak mendengar atau memiliki keterbatasan akses literasi digital. Demi meningkatkan partisipasi, pendekatan digital perlu diimbangi dengan kolaborasi tatap muka serta komunitas agar perubahan tidak menimbulkan kesenjangan baru. Begitupun, kecerdasan sebuah kota belum sepenuhnya ditentukan dari kecanggihan dalam pengolahan data, tapi optimalisasi kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. Inilah esensi pembangunan smart city berorientasi human centered, kota tidak dibangun berdasarkan teknologi semata, tetapi dibangun dari manusia untuk manusia.