Proses voting mengenai sistem pemilihan Ketua Umum PBNU di Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparanMuktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memunculkan sejumlah dinamika. Mulai dari penentuan mekanisme pemilihan ketua umum yang berjalan alot, hingga adanya dugaan pemukulan terhadap salah satu muktamirin.Terkait mekanisme pemilihan Ketum ini, opsinya yakni melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yakni ditentukan oleh sembilan orang kiai sepuh NU atau dengan voting.Berikut serba-serbi dinamika tersebut:Muncul 6 Caketum, 5 Nama Dukung Mekanisme AHWAKH Zulfa Mustofa memimpin doa pada acara akad massal unit KPR rumah subsidi yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).Foto: YouTube/ Sekretariat PresidenCalon Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa mengungkap ada enam nama yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU. Namun, dia hanya menyebut lima di antaranya. Kelima calon ini, kata dia, sepakat pemilihan ketum menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) jika pemilihan tidak dapat musyawarah mufakat.Kelima nama tersebut yakni KH Zulfa Mustofa, Gus Kikin, Gus Yusuf, Gus Rozin, dan Gus Salam. Sementara satu calon lainnya tidak disebutkan oleh Zulfa."Saya, Gus Kikin, ya kan. Saya Zulfa Mustafa, Gus Kikin, lalu siapa tadi? Gus Yusuf, lalu Gus Rozin, lalu Gus Salam. Kami lima bersepakat pemilihan Ketua Umum itu jika tidak bisa dipilih secara musyawarah mufakat, maka sistemnya adalah lewat AHWA, gitu ya. Ya. Artinya tetap mengirim lima nama," kata Zulfa di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8).Ketika ditanya siapa calon keenam yang tidak disebutkan, Zulfa memilih tidak mengungkapkannya. Dia justru mengatakan nama tersebut sudah diketahui publik."Saya pikir kita tahu semua lah. Gak perlu, gak perlu ditanya, Anda tahu lah calonnya siapa," jawabnya.Waketum PBNU Bantah Gus Rozin Dukung Mekanisme AHWAWakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Foto: dok: PBNUWakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni membantah pernyataan Zulfa Mustofa yang menyebut Gus Rozin termasuk dalam lima calon yang sepakat agar pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui mekanisme AHWA.Amin mengatakan, berdasarkan konfirmasi yang diterimanya, Gus Rozin tidak pernah menyatakan persetujuan seperti itu."Saya justru dapat konfirmasi dari, bukan caketum ya, bakal calon ketum yang lain itu tidak seperti yang diomongin oleh Pak Zulfa itu," kata Amin saat dikonfirmasi, Sabtu (29/8).Dia kemudian menyebut Gus Rozin sebagai salah satu calon yang dikonfirmasinya. Menurut Amin, Gus Rozin tidak mengakui bahwa dirinya telah menyatakan sikap seperti yang diklaim Zulfa."Ya Gus Rozin misalnya. Gus Rozin itu dikonfirmasi dia gak ngaku kalau..artinya pak Zulfa bicara seperti itu tidak konfirmasi dulu ke Pak Rozin," ujarnya.Amin pun menyebut pernyataan Zulfa yang memasukkan Gus Rozin dalam barisan calon yang sepakat dengan mekanisme AHWA sebagai klaim."Iya, itu klaim aja. Klaim aja itu," tegas Amin.Penentuan Mekanisme Sempat AlotKetua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan seluruh rangkaian persidangan Muktamar ke-35 NU rampung pada Minggu (30/8). Adapun pemilihan mekanisme memilih ketum sempat berjalan alot.Kemarin malam, Gus Ipul sempat mengatakan, persidangan komisi diharapkan dapat diselesaikan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno berikutnya pada Minggu pagi, termasuk rekapitulasi dan pembacaan hasil persidangan serta pembahasan tata tertib."Kita targetkan besok udah selesai semua ya. Mudah-mudahan malam ini juga nanti udah bisa selesai pleno komisi ini, besok pagi dilanjutkan dengan pleno berikutnya, rekapitulasi dan pembacaan, pembahasan tatib. Insyaallah lah, mudah-mudahan besok udah tuntas," ujar Gus Ipul di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Sabtu (29/8).Akhirnya Mekanisme yang Dipilih AHWAPada akhirnya, Muktamar ke-35 NU menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU nantinya dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).Kesepakatan tersebut diambil dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8).Adapun total DPT ada 552 yang terdiri dari Ketua Umum PW dan PC. 150 suara setuju pemilihan calon ketua umum tetap one man one vote, sementara 401 suara setuju pemilihan ketua umum via AHWA. Sementara 1 suara tidak sah."Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahin seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin pemilihan opsi telah kita tetapkan yaitu opsi perubahan," kata Presidium Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU Muhammad Nuh di lokasi.Selengkapnya mengenai AHWA bisa dibaca di link di bawah ini:Dugaan PemukulanCalon Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam membeberkan adanya aksi penganiayaan kepada muktamirin dan mencederai jalannya Muktamar ke-35 NU. Foto: Dok. IstimewaMuncul dugaan pemukulan dalam proses Muktamar PBNU. Hal itu disampaikan oleh Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.Aksi dugaan penganiayaan atau kekerasan itu menimpa seorang Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan dilakukan oleh panitia muktamar. Terduga pelaku juga merupakan pengurus PWNU Jatim.Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif ini mengatakan, korban diduga mengalami kekerasan setelah tidak mengikuti arahan AHWA dari pengurus wilayahnya."Ada salah satu teman kami dari daerah yang mengalami kekerasan oleh PW-nya dan sudah dilaporkan ke Polres Jombang," kata Gus Salam dalam konferensi pers, Sabtu (29/8).Ia menambahkan, korban mendatangi dirinya pada Jumat (28/8) malam dan membeberkan telah menjadi korban kekerasan.Gus Salam menyebut, bentuk kekerasan yang dialami korban berupa pemukulan. Hingga saat ini, kata dia, ada satu orang yang diduga menjadi korban."Ini patut dikecam, ada kekerasan di tengah muktamar ini sangat memprihatinkan. Ini sebuah perlakuan yang tidak beradab menurut saya kepada para Kia dan peserta muktamar," ujarnya.Dugaan Kekerasan di Luar Area MuktamarKetua panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, KH Abdurozaq Sholeh atau Gus Rozaq di Asrama Al-Muhajirin 1 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Minggu (29/8/2026) dok. Farusma Okta Verdian/kumparan Foto: Farusma Okta Verdian/kumparanPanitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mengklarifikasi terkait narasi dugaan aksi penganiayaan atau kekerasan yang beredar di tengah pelaksanaan muktamar.Ketua Panlok Muktamar ke-35 NU, KH Abdurozaq Sholeh (Gus Rozaq), mengatakan insiden dugaan penganiayaan tersebut tidak terjadi di arena resmi muktamar maupun di fasilitas penginapan yang dikelola oleh panitia."Itu terjadi di luar arena muktamar. Sehingga kami sebagai Ketua Panlok sangat menyesalkan konferensi pers yang sepihak. Karena ini akan bikin narasi yang negatif dan merusak citra muktamar yang sudah berjalan kondusif mulai dari awal sampai malam ini," ujar Gus Rozaq di Asrama Al-Muhajirin 1 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Minggu (29/8).Berdasarkan informasi yang diterima panitia dari pihak Kepolisian, peristiwa pemukulan tersebut terjadi di sebuah hotel di luar area utama muktamar.Gus Rozaq menyampaikan bahwa korban merupakan pengurus NU. Sedangkan, terlapor diduga Ketua PWNU Kalimantan Utara, Alwan Saputra."Korbannya salah satu pengurus NU. Ya otomatis mungkin dia juga sebagai delegasi resmi. Tapi saya pastikan tidak terjadi di wilayah Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang. Terlapornya Ketua PWNU Kalimantan Utara," kata dia.Ia juga tidak mengetahui terkait penyebab atau motif dari aksi dugaan kekerasan tersebut."Motifnya kami kurang tahu. Bisa jadi masalah pribadi atau mungkin masalah yang terkait dengan dinamika muktamar ini," tambah Gus Rozaq.Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui insiden tersebut saat kejadian karena terjadi di luar jangkauan pengamanan."Panitia tidak mengetahui sama sekali karena terjadinya bukan di tower atau penginapan yang disiapkan panitia. Kalau kita kan bertanggung jawab keamanan 24 jam di tower yang telah disiapkan oleh panitia," kata dia.Gus Rozaq menyerahkan sepenuh kepada aparat kepolisian terkait proses hukum permasalahan ini."Perkembangan kasus ini ya kami berharap ya diselesaikan. Kalau memang sudah di ranah kepolisian, ya ikuti proses yang berjalan," ujarnya.