Bahlil Dorong Hilirisasi untuk Wujudkan Kedaulatan Pengelolaan SDA Indonesia

Wait 5 sec.

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong program hilirisasi untuk menjadikan Indonesia tuan di negeri sendiri serta memperkuat kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).“Hilirisasi menjadi instrumen untuk membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Bahlil dalam acara peluncuran dan bedah buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat.Bahlil menilai pemerintah masih perlu memperbaiki pelaksanaan hilirisasi agar lebih sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Sila Kelima Pancasila.Melalui bukunya berjudul Tuan di Negeri Sendiri, Bahlil menjelaskan pemerintah harus memastikan masyarakat daerah ikut menikmati manfaat hilirisasi. Ia menyoroti kondisi ketika pemerintah pusat dan investor masih lebih banyak menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam.“Dulu kita menjalankan hilirisasi belum berdasarkan desain yang matang (by design), masih menggunakan konsep tiba saat tiba akal. Yang penting jadi dulu,” kata Bahlil.Bahlil menegaskan pemerintah perlu memperkuat kelembagaan agar program hilirisasi berjalan lebih terarah. Ia mencontohkan Korea Selatan, Jepang, dan China sebagai negara yang berhasil membangun industri melalui dukungan kelembagaan yang kuat.Bahlil juga menyebut investor asing masih mendominasi pendanaan proyek hilirisasi sehingga Indonesia belum sepenuhnya menikmati seluruh manfaat ekonominya.“Ini karena perbankan kita belum mau membiayai hilirisasi. Alhamdulillah, karena Bapak Presiden memahami tujuan hilirisasi, sekarang Danantara mengelola dan membiayai hilirisasi,” ujar Bahlil.Bahlil menyampaikan pernyataan tersebut ketika ia meluncurkan 10 buku yang ia susun sejak menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tersebut bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. (*)