BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan hunian vertikal mampu mendukung sistem transportasi massal sekaligus mewujudkan kota yang berkelanjutan."Pemerintah perlu menata ruang untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan pembangunan hunian vertikal mampu menjaga ketersediaan lahan sekaligus mendukung sistem transportasi massal," kata Rachmat dalam keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Jumat.Rachmat menjelaskan, pola pembangunan perumahan menentukan sistem transportasi di kawasan perkotaan. Menurutnya, kawasan dengan kepadatan penduduk yang memadai akan mendorong perkembangan Mass Rapid Transit (MRT). Karena itu, pemerintah juga harus membangun sistem transportasi yang terintegrasi agar kawasan perkotaan berkembang secara optimal.Rachmat menegaskan pemerintah harus mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan tata ruang dan transportasi agar kedua sektor tersebut saling mendukung."Kalau kita tidak mulai sekarang, kita tidak akan pernah mulai," ujar Rachmat saat bertemu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.Rachmat juga menegaskan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah perlu menjadikan sektor ini sebagai salah satu prioritas pembangunan."Perumahan di seluruh dunia selalu menjadi indikator ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, sektor perumahan menjadi yang pertama bergerak. Sebaliknya, ketika ekonomi melemah, sektor ini menjadi yang pertama terdampak. Karena itu, saya berharap berbagai program prioritas nasional dapat mendorong pembangunan perumahan sehingga sektor ini mampu mengungkit pertumbuhan sektor-sektor lainnya," ujarnya.Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan kementeriannya telah menyusun kebijakan perumahan nasional berdasarkan kajian historis, akademik, serta pengalaman berbagai negara. Menurutnya, pembangunan perumahan menjadi fondasi penting dalam transformasi Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju."Agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan harga yang benar-benar terjangkau, negara harus menguasai tiga instrumen utama, yaitu tanah, tata ruang, dan pembiayaan jangka panjang. Jika negara mengelola ketiganya secara terpadu, pemerintah dapat menata kawasan kumuh tanpa melakukan penggusuran, mengarahkan pembangunan kota dengan lebih baik, serta menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat," kata Fahri. (*)