Direktur Utama Bakti Komdigi Fadhilah Mathar dalam gelaran Bakti Media Connect 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (12/8). Foto: Widya Islamiati/kumparanBadan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mencatat lebih dari 98 persen desa dan kelurahan di Indonesia telah terjangkau jaringan telekomunikasi.Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, mengatakan dari sekitar 83.000 desa dan kelurahan di Indonesia, masih ada sekitar 2.000 desa yang belum terjangkau jaringan, mayoritas berada di Papua."Masih ada sekitar 2.000 desa yang belum ter-cover, (banyaknya) di Papua," kata Fadhilah dalam gelaran Bakti Media Connect 2026 bertajuk Memeratakan Akses Informasi ke Penjuru Negeri di Jakarta Selatan, Rabu (12/8).Salah satu tantangan meningkatkan keterjangkauan jaringan di Papua, menurut dia, adalah alasan keamanan. Dia menyebutkan ada beberapa titik yang telah dibangun fasilitas jaringan, namun tidak bisa ditindaklanjuti karena alasan keamanan tersebut.Lebih lanjut, Fadhilah yang akrab disapa Indah menjelaskan pembangunan coverage saat ini difokuskan pada wilayah permukiman. Dari sekitar 2.000 desa yang belum terjangkau jaringan, sebagian akan dibangun melalui operator seluler yang telah memenangkan tender.Di sisi lain, Bakti juga telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68 persen lokasi tersebut berada di sektor pendidikan, sedangkan 5,89 persen berada di sektor kesehatan untuk mendukung layanan e-health."Selain itu, terdapat sekitar 19,9 persen lokasi yang mencakup kantor pemerintahan, pusat kegiatan masyarakat seperti pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha dan pelayanan usaha, serta transportasi publik," jelasnya.Dari sisi penyediaan layanan, terdapat sekitar 6.347 lokasi atau desa yang telah terlayani. Selain itu, Bakti turut membangun Palapa Ring di 131 lokasi, dengan sekitar 57 lokasi menjadi titik layanan. Salah satu faktor yang membantu Bakti mempercepat penggelaran konektivitas digital adalah kehadiran Satelit Satria-1."Kehadiran Satria-1 memungkinkan kami menggabungkan solusi terestrial dengan solusi non-terestrial, terutama ketika wilayah yang dituju masih sangat sulit dijangkau oleh infrastruktur jaringan terestrial," ujarnya.Untuk 2026, Bakti belum memiliki rencana pembangunan baru. Fokusnya masih pada pengeluaran operasional atau operational expenditure (opex) di lokasi eksisting dan melakukan relokasi sejumlah titik yang terkendala."Saat ini posisi Bakti tetap untuk melakukan opex pada lokasi-lokasi existing. Belum ada rencana untuk pembangunan baru, hanya untuk relokasi saja," kata Fadhilah.Fadhilah mengatakan relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, waktu, serta kondisi keamanan di wilayah 3T. Untuk beberapa desa di Papua, Bakti juga berkoordinasi dengan pihak pertahanan dan keamanan agar infrastruktur yang sudah tersedia dapat kembali dilanjutkan dan diaktifkan."Kita harapkan 100 persen coverage itu di seluruh Indonesia, apalagi di Papua," tuturnya.Internet Bantu Petani Flores Timur Tak Lagi Bergantung TengkulakKepala Desa Baina Barat, Yuslan, membeberkan saat ini petani di desanya sudah terbantu dengan akses internet, salah satunya untuk mendapatkan informasi yang lebih luas seperti soal harga hasil pertanian. Dengan demikian, petani tidak lagi mudah bergantung pada informasi dari tengkulak."Setelah masuknya BTS, di situ masyarakat mereka tidak dibohongi lagi oleh para tengkulak dan mereka juga biasanya langsung sudah bawa ke mana pembelian," kata Yuslan.Menurut Yuslan, Desa Baina Barat memiliki sejumlah komoditas pertanian seperti cengkeh, kelapa, dan tanaman lainnya. Sebelum adanya akses internet, masyarakat kesulitan memperoleh informasi mengenai harga komoditas yang mereka hasilkan.Selain membantu petani memperoleh informasi mengenai harga, kehadiran internet juga mulai mengubah aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)."Kalau UMKM-nya ada perubahan. Ya, tadinya biasanya ada para pelaku usaha yang dia juga mungkin di tempat rumahnya, tiba-tiba biasanya akan difoto, diposting," ujar Yuslan.Dampak internet juga dirasakan di sektor pelayanan publik. Kepala Dinas Kominfo Flores Timur, Silvester Suban Toa Kabelen, mengatakan sebelum adanya layanan dari Bakti, masyarakat dan aparatur pemerintah harus menempuh jarak tertentu untuk mendapatkan sinyal.Menurut dia, akses internet juga membantu sekolah dan fasilitas kesehatan dalam menyampaikan laporan serta mengakses informasi dengan lebih cepat."Sebelum itu memang sangat sulit ya untuk mendapatkan sinyal itu. Masyarakat kami atau teman-teman di sekolah, bahkan fasilitas kesehatan, harus menjangkau berkilometer-kilometer jarak untuk mendapatkan tempat bersinyal," ujarnya.Hal serupa disampaikan Kepala Puskesmas Ilebura, Yohanes Noda Kwuta. Dia mengatakan masuknya jaringan Bakti pada 2019 membantu pelayanan kesehatan, terutama untuk pelaporan digital dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan."Sekarang kita harus memberikan informasi, laporan-laporan semua itu melalui pelaporan digital, rekam medis elektronik, klaim BPJS itu memang sangat sulit sebelum itu," tuturnya.Yohanes juga menuturkan akses internet membuat proses rujukan pasien menjadi lebih mudah. Sebelumnya, tenaga kesehatan harus melakukan rujukan tanpa mengetahui secara pasti kondisi fasilitas kesehatan tujuan.Dengan sistem rujukan terintegrasi atau Sisrute, puskesmas dapat mengetahui ketersediaan tempat dan layanan di fasilitas kesehatan tujuan sebelum pasien dikirim. Menurut Yohanes, hal ini membuat proses rujukan kini lebih lancar dan mengurangi risiko pasien ditolak karena fasilitas penuh atau tidak tersedia."Dari masuknya Bakti ini sungguh sangat membantu kami di Puskesmas, terkait dengan pelayanan kami terhadap pasien dan juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pembuatan laporan-laporan yang sistemnya sudah menggunakan aplikasi, itu juga sangat membantu," terangnya.