Membaca Polemik Istilah “Londo Ireng”

Wait 5 sec.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTOBahasa seorang kepala negara tidak pernah berhenti sebagai bahasa. Setiap kata yang diucapkan di podium kenegaraan selalu memiliki daya yang melampaui makna leksikalnya. Ia membentuk persepsi, mengonstruksi identitas sosial, sekaligus memengaruhi cara masyarakat memahami realitas politik.Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (23/7/2026), menyebut wartawan, jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai londo ireng, “Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng... sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM.” Sontak perhatian publik segera tertuju pada pilihan diksi tersebut. Pernyataan itu muncul dalam konteks kritik Presiden terhadap pihak-pihak yang menurutnya lebih berpihak kepada kepentingan asing.Sebagian publik merespons dengan marah. Sebagian lain menganggapnya sebagai tuduhan yang problematis karena diarahkan kepada kelompok profesi yang memiliki fungsi penting dalam demokrasi.Polemik tersebut menarik dibaca bukan semata dari perspektif politik, melainkan dari sudut linguistik. Pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya apakah istilah itu pantas digunakan, melainkan bagaimana sejarah, makna, dan fungsi sosial istilah tersebut berubah seiring perubahan masyarakat penggunanya.Ketika Istilah Kolonial Menjadi Label PolitikSecara leksikal, londo ‘Belanda’ dalam bahasa Jawa merujuk kepada penjajah Belanda yang notabene berkulit putih, sedangkan atribut ireng ‘hitam’ mengacu pada orang Indonesia. Secara historis, istilah londo ireng diyakini berhubungan dengan keberadaan Zwarte Hollanders atau “Belanda Hitam”, yakni serdadu asal Afrika Barat yang direkrut pemerintah kolonial Belanda sejak dekade 1830-an untuk memperkuat tentara kolonial di Hindia Belanda. Mereka memakai seragam Belanda, bertugas untuk kepentingan pemerintah kolonial, tetapi memiliki warna kulit berbeda dengan orang Belanda pada umumnya.Ilustrasi penjajahan Belanda Foto: Twitter@tukangpulasNamun perjalanan sebuah kata tidak berhenti pada asal-usulnya secara historis. Seiring berkembangnya sistem kolonial dan meningkatnya perekrutan tentara pribumi ke dalam KNIL, masyarakat Jawa mulai menggunakan istilah londo ireng secara metaforis kepada orang-orang pribumi yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial dan mengangkat senjata melawan bangsanya sendiri. Yang berubah bukan lagi warna kulit, melainkan kepentingan dan loyalitasnya.Yang menarik adalah bagaimana istilah ini mengalami pergeseran makna. Makna istilah londo ireng bergeser dari sekadar penanda identitas fisik. Londo ireng menjadi label bagi siapa saja yang dianggap mengabdi kepada kepentingan asing dengan mengorbankan kepentingan bangsa sendiri. Dalam hal ini muatan semantiknya telah jauh melampaui fakta historisnya.Perubahan seperti ini oleh Stephen Ullman (1962) disebut sebagai peyorasi, yakni proses ketika sebuah kata mengalami perubahan makna menuju konotasi yang makin negatif. Pergeseran tersebut lazim terjadi karena perubahan struktur sosial, pengalaman sejarah, maupun perkembangan budaya masyarakat penuturnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa hidup bersama masyarakat.Disfemisme dan Kekuatan MetaforaKeith Allan dan Kate Burridge dalam bukunya Euphemism and Dysphemism (1991) menjelaskan bahwa bahasa mengenal dua strategi yang saling bertolak belakang, yakni eufemisme dan disfemisme. Eufemisme menghaluskan realitas agar lebih mudah diterima. Sebaliknya, disfemisme justru memperkeras realitas agar menghasilkan efek penghinaan, penolakan, atau delegitimasi terhadap sasaran tutur.Dalam perspektif ini, istilah londo ireng dapat dibaca sebagai sebuah disfemisme. Disfemisme tidak selalu harus berupa kata kasar secara leksikal. Ia sering kali hadir melalui metafora. Dalam kasus ini, label kolonial dipindahkan kepada orang Indonesia sendiri. Istilah “Belanda” tidak lagi menunjuk orang Belanda, melainkan menjadi metafora bagi seseorang yang dianggap berpihak kepada kepentingan asing atau mengkhianati bangsanya.Inilah kekuatan metafora. Satu kata mampu membawa seluruh beban sejarah kolonialisme, pengkhianatan, penjajahan, dan permusuhan ke dalam diskursus politik hari ini.Frame yang Mengonstruksi “Kita” dan “Mereka”Perspektif linguistik kognitif membantu menjelaskan mengapa istilah tersebut memiliki daya yang begitu kuat. George Lakoff (2004) menjelaskan bahwa manusia memahami dunia melalui frame, yakni kerangka konseptual yang menghubungkan suatu kata dengan seperangkat nilai, emosi, dan penilaian tertentu.Ketika seseorang mendengar istilah londo ireng, yang muncul bukan sekadar bayangan sejarah kolonial, melainkan keseluruhan frame mengenai pengkhianatan, keberpihakan kepada kekuatan asing, dan ketidaksetiaan terhadap bangsa. Dengan demikian, penggunaan istilah tersebut tidak hanya memberi label, tetapi juga membentuk cara publik memandang kelompok yang diberi label tersebut.Dalam kerangka inilah bahasa menjadi instrumen pembingkaian realitas (framing). Jika suatu kelompok dikategorikan sebagai londo ireng, fokus percakapan perlahan bergeser dari isi kritik menuju identitas orang yang mengkritik. Akibatnya, ruang dialog berubah menjadi ruang pelabelan.Peristiwa ini bukan yang pertama. Prabowo memiliki jejak panjang dalam penggunaan diksi yang memantik kontroversi di ruang publik: “ndasmu etik”, “tampang Boyolali”, “tukang ojek”, “kabur saja ke Yaman”, “orang-orang pintar”, dan kini “londo ireng”. Pola berulang ini tidak bisa lagi dibaca sebagai kilir lidah (slip of the tongue) atau ekspresi emosi personal spontan. Dalam konteks pidato tersebut, ucapan itu disampaikan secara sadar sebagai bentuk kejengkelan atau sindiran eksplisit.Momen Prabowo pidato saat Upacara Hari Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas, Rabu (1/7/2026). Foto: YouTube/ Humas Korps Brimob PolriFenomena serupa banyak dikaji dalam komunikasi politik Amerika Serikat, terutama pada masa kepresidenan Donald Trump. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan label seperti enemy of the people, fake news, atau crooked tidak hanya berfungsi sebagai retorika politik, tetapi juga membangun batas simbolik antara kelompok “kita” dan “mereka”. Bahasa menjadi alat untuk memperkuat solidaritas pendukung sekaligus melemahkan legitimasi kelompok lain.Tanpa menyamakan konteks politik kedua negara, konsep tersebut membantu menjelaskan bahwa pilihan diksi seorang pemimpin selalu memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas daripada sekadar efek retoris sesaat.Bahasa dan Muruah InstitusionalTentu setiap pemimpin memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Namun dalam perspektif sosiolinguistik, bahasa pejabat publik tidak lagi sepenuhnya menjadi ekspresi personal. Ia telah menjadi bahasa institusi.M.A.K. Halliday (1985) menjelaskan bahwa pilihan bahasa selalu dipengaruhi oleh medan pembicaraan (field), hubungan antarpeserta (tenor), dan medium komunikasi (mode).Pidato kenegaraan merupakan register formal yang membawa otoritas negara. Oleh karena itu, setiap pilihan kata memiliki daya legitimasi yang jauh lebih besar dibandingkan percakapan sehari-hari.Dalam konteks tersebut, persoalannya bukan apakah seorang presiden bebas menggunakan metafora tertentu. Persoalannya adalah bagaimana metafora itu dipahami oleh masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap muruah institusional sebuah lembaga kepresidenan.Pada akhirnya, polemik mengenai istilah londo ireng bukan sekadar perdebatan mengenai satu kosakata. Ia merupakan pengingat bahwa sejarah kata, perubahan makna, dan konteks penggunaan tidak pernah dapat dipisahkan.Bahasa politik selalu bekerja pada dua lapis sekaligus. Di satu sisi ia menyampaikan pesan. Di sisi lain ia membentuk hubungan sosial antara negara dan warga negara.Karena itu, dalam ruang publik yang makin terpolarisasi, tantangannya bukan sekadar memilih kata yang kuat secara retoris, melainkan memilih bahasa yang tetap memungkinkan kritik, perbedaan pendapat, dan dialog berlangsung tanpa harus mengubah lawan bicara menjadi musuh.