Ilustrasi lahan pertanian. Foto: Dok. KementanKetika pemerintah menargetkan swasembada pangan, perhatian publik umumnya tertuju pada luas tanam, pupuk, irigasi, atau besarnya produksi beras. Padahal, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas: siapa yang akan membiayai inovasi pertanian Indonesia? Tanpa riset yang kuat, swasembada hari ini berpotensi menjadi capaian jangka pendek yang sulit dipertahankan di tengah perubahan iklim, degradasi lahan, dan meningkatnya kebutuhan pangan.Produksi beras Indonesia pada 2025 yang mencapai sekitar 34,7 juta ton, meningkat sekitar 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui kebutuhan nasional sekitar 30–31 juta ton, tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh tingginya produksi pada satu periode, melainkan oleh kemampuan menghasilkan inovasi yang menjaga produktivitas secara berkelanjutan.Arah pertanian dunia kini bergerak menuju precision agriculture atau pertanian presisi. Berbeda dengan metode konvensional yang memperlakukan seluruh lahan secara seragam (blanket application), pendekatan ini memanfaatkan sensor, drone, Internet of Things (IoT), citra satelit, hingga kecerdasan buatan untuk mengelola setiap petak lahan sesuai karakteristiknya. Berbagai meta-analisis menunjukkan bahwa pertanian presisi mampu meningkatkan produktivitas sekitar 20–30 persen, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, dan mengurangi penggunaan pestisida sekitar 10–35 persen. Di tengah tekanan perubahan iklim, teknologi semacam ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.Namun, produktivitas yang lebih tinggi datang bersama konsekuensi yang tidak murah. Kajian Lowenberg-DeBoer dan Erickson menunjukkan bahwa tingginya biaya investasi awal (high upfront cost) menjadi salah satu hambatan utama adopsi pertanian presisi, terutama di negara berkembang. Finger dan koleganya juga menegaskan bahwa manfaat ekonomi teknologi tersebut hanya dapat dicapai melalui investasi riset yang berkelanjutan. Artinya, semakin modern pertanian yang ingin dibangun, semakin besar pula kebutuhan pembiayaan penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi.Di sinilah Indonesia menghadapi dilema. Sebagai contoh, total APBN 2024 sebesar Rp 3.325 triliun, anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya sekitar Rp6,3 triliun atau 0,19 persen dari total belanja negara. Lebih kecil lagi, pagu Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN hanya sekitar Rp23,76 miliar, setara sekitar 0,0007 persen APBN. Angka tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan riset, melainkan menunjukkan adanya keterbatasan ruang fiskal. Pemerintah tetap harus membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur sehingga tidak mungkin seluruh kebutuhan inovasi pertanian dibebankan kepada APBN.Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan semata-mata menambah anggaran riset, melainkan memperluas sumber pembiayaannya. Di banyak negara, pendekatan ini ditempuh melalui insentif fiskal. Negara tidak membiayai seluruh penelitian secara langsung, tetapi menurunkan risiko investasi agar sektor swasta bersedia menanamkan modalnya pada kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan kata lain, negara menggunakan kebijakan pajak untuk menarik investasi riset.Indonesia sebenarnya telah berada pada jalur tersebut. PP Nomor 78 Tahun 2019 memberikan fasilitas Tax Allowance berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari nilai investasi pada bidang usaha prioritas, termasuk sektor pertanian tertentu. Sementara itu, PP Nomor 45 Tahun 2019 menyediakan Super Tax Deduction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan yang memenuhi persyaratan. Pemerintah juga melengkapinya melalui skema Tax Holiday, penyempurnaan fasilitas perpajakan sektor pertanian, serta berbagai insentif kepabeanan bagi impor mesin dan teknologi.Dalam perspektif kebijakan publik, insentif tersebut bukan sekadar keringanan pajak. Ia merupakan policy signal, yakni sinyal pemerintah kepada dunia usaha mengenai sektor yang diprioritaskan untuk berkembang. Ketika riset pertanian memperoleh fasilitas fiskal yang lebih besar, pemerintah sesungguhnya sedang mendorong pasar agar ikut membiayai inovasi pangan nasional. Strategi ini penting karena investasi teknologi pertanian memiliki manfaat sosial yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang dinikmati satu perusahaan.Meski demikian, efektivitas insentif fiskal tetap bergantung pada tata kelola. Tanpa pengawasan yang baik, fasilitas perpajakan berpotensi lebih banyak dinikmati perusahaan besar yang memiliki kapasitas administratif lebih baik dibandingkan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, insentif perlu diiringi dengan kemitraan bersama perguruan tinggi, lembaga riset, koperasi, dan kelompok tani sehingga hasil penelitian benar-benar diterapkan di lapangan, bukan berhenti sebagai laporan atau prototipe.Lebih jauh lagi, insentif fiskal memiliki fungsi yang sering kali luput dari perhatian, yakni membentuk arah ekosistem riset nasional. Ketika perusahaan mulai mengalokasikan investasi pada teknologi pertanian presisi karena memperoleh dukungan fiskal, permintaan terhadap riset di bidang yang sama akan ikut meningkat.Perguruan tinggi terdorong membuka lebih banyak kolaborasi penelitian, mahasiswa memilih topik skripsi dan disertasi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, sementara lembaga riset memperoleh mitra untuk menguji maupun mengkomersialisasikan hasil penelitiannya. Dalam jangka panjang, interaksi tersebut menciptakan multiplier effect yang mempercepat terbentuknya ekosistem inovasi dari hulu hingga hilir.Dengan demikian, Tax Allowance dan berbagai insentif fiskal tidak hanya berfungsi menarik investasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengarahkan peta riset nasional. Ketika investasi swasta, riset perguruan tinggi, dan kebijakan pemerintah bergerak pada arah yang sama, pengembangan teknologi seperti precision agriculture akan lebih cepat mencapai titik lepas landas (take-off). Pada akhirnya, ketahanan pangan Indonesia tidak hanya ditopang oleh keberhasilan meningkatkan produksi hari ini, tetapi juga oleh kemampuan membangun ekosistem inovasi yang terus melahirkan teknologi baru untuk menjawab tantangan masa depan.