BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola birokrasi, dan meningkatkan transparansi layanan publik setelah terungkap sejumlah kasus korupsi di sektor imigrasi.Yusril mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi hukum dan birokrasi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan kasus korupsi yang terjadi sebagai pelajaran agar tidak terulang.Pemerintah juga akan mengevaluasi sistem pelayanan, aturan pelaksana, dan petunjuk teknis untuk menutup celah penyimpangan. Menurut Yusril, layanan seperti pembuatan paspor dan pengurusan izin tinggal sudah memiliki prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian yang jelas sehingga harus berjalan secara transparan.Selain itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan internal dan eksternal dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.Yusril menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia menambahkan pemerintah terus memperbaiki layanan imigrasi, pemasyarakatan, administrasi hukum, dan HAM untuk meningkatkan integritas aparatur serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)