BorneoFlash.com, JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan selaras dengan upaya percepatan penanganan stunting.Sekretaris Kemendukbangga sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menyampaikan hal tersebut saat mendukung langkah pemerintah yang tengah membenahi program prioritas peningkatan kualitas gizi nasional.Budi berharap Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan efektivitas Program MBG dengan mengakomodasi berbagai masukan dan rekomendasi dari kementerian serta lembaga terkait dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan penanganan stunting.Menurut Budi, kementerian dan lembaga memiliki pengalaman, data, sumber daya, serta instrumen kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Karena itu, pemerintah perlu menjadikan rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan mudah diterapkan.Budi juga meminta BGN memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh kementerian serta lembaga yang terlibat dalam program penurunan stunting. BGN memerlukan langkah tersebut untuk memastikan keselarasan kebijakan, integrasi program, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.“Dengan koordinasi yang lebih kuat, Program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan berkontribusi nyata terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting,” kata Budi.Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan pihaknya terus memperkuat penataan Program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) melalui dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK).Wihaji menjelaskan jumlah penerima manfaat Program MBG dari kelompok 3B saat ini telah mencapai 9,9 juta jiwa, terdiri atas 911 ribu ibu hamil, 2,2 juta ibu menyusui, dan sekitar 6 juta balita.“Capaian ini menjadi langkah penting untuk memperkuat intervensi gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan,” ujarnya.Ia menambahkan, lebih dari 122 ribu TPK yang tersebar di berbagai daerah mendukung pelaksanaan program tersebut. Para pendamping menyalurkan MBG langsung kepada sasaran dan memastikan penerima manfaat mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan gizinya.Pemerintah memperkuat tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan pendampingan di lapangan agar Program MBG semakin efektif meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. (*)