Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTOGubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan BI telah menyiapkan 5 langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Langkah tersebut meliputi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sampai pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan inklusif.Untuk SBN, ia menjelaskan jumlah SBN yang dibeli BI di pasar sekunder pada tahun ini sudah mencapai Rp 156,5 triliun.“Ini adalah sinergitas sejauh ini kami membeli Rp 156,5 triliun rupiah tahun lalu Rp 332 triliun,” kata Perry dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (10/6).Selain itu, langkah BI lainnya adalah meningkatkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga minggu pertama Mei 2026, realisasi KLM telah mencapai Rp 424,7 triliun yang disalurkan melalui berbagai kelompok perbankan, termasuk bank BUMN, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, dan kantor cabang bank asing. Ia menjelaskan BI juga sudah menurunkan kewajiban giro wajib minimum.“Ini berupa penurunan kewajiban giro wajib minimum kami sudah turunkan dari 9 persen menjadi 3,5 persen, kami hanya berikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit koordinasi dengan KSSK khususnya dengan OJK,” ujarnya.Ketiga, BI juga melakukan pelonggaran berbagai instrumen guna mempercepat aliran kredit ke dunia usaha. Langkah tersebut mencakup pelonggaran rasio Loan-to-Value (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta instrumen lainnya.Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri PPN Rachmat Pambudy, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti raker dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO“Kami longgarkan seluruh instrumen kebijakan makro prudensial, kami longgarkan termasuk juga bagaimana bersama OJK, Kementerian, perbankan, dunia usaha mempercepat penyaluran kredit mengatasi the bottlenecking dari permintaan dan penawaran,” kata Perry.Selain itu, BI juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai program seperti QRIS Jelajah Nusantara, BI-FAST, elektronifikasi bantuan sosial dan keuangan daerah, hingga pengembangan kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).Di samping itu, kerja sama pembayaran lintas negara melalui QRIS dan Local Currency Transaction (LCT) juga diperkuat dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, serta akan diperluas ke Arab Saudi dan India.“Bahwa digitalisasi sistem pembayaran ekonomi keuangan digital tidak hanya meningkatkan produktivitas efisiensi tapi juga ekonomi kerakyatan kami terus perluas QRIS,” ujarnya.Terakhir, Perry juga menjelaskan bahwa BI terus melakukan pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan inklusif melalui jaringan 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia dan kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah, pesantren, serta berbagai pemangku kepentingan.Alasan Naikkan Suku Bunga 25 bpsDalam rapat tersebut, Perry juga menjelaskan alasan menaikkan suku bunga acuan atau BI-rate sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.“Karena suku bunga global itu naik makanya tentu saja kami harus sesuaikan kebijakan suku bunga. Kami naikkan bulan lalu 50 bps dan kemarin 25 bps untuk inflow dan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi,” kata Perry.