India kaji aturan pengawasan lokasi ponsel dengan data satelit (foto: dok. unsplash)JAKARTA – Pemerintah India kembali menarik perhatian publik dengan usulan terbarunya. Kali ini, pemerintah setempat tengah meninjau kewajiban pelacakan lokasi satelit yang selalu aktif pada setiap ponsel pintar.Dengan sistem pelacakan ini, pemerintah India dapat meningkatkan pengawasan terhadap masyarakatnya. Namun, rencana pengawasan ini justru menimbulkan kekhawatiran dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk produsen ponsel populer di negara tersebut.Usulan pengawasan lokasi ponsel yang ketat ini ditolak langsung oleh tiga perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Samsung. Menurut Big Tech tersebut, kebijakan ini melanggar privasi pengguna secara mendasar.Melansir dari Reuters, usulan pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari perintah yang baru-baru ini dibatalkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan mandat pemasangan aplikasi keamanan siber.Seluruh brand ponsel yang ada di negara tersebut harus menyediakan aplikasi Sanchar Saathi. Dalam mandat awal, aplikasi tersebut bahkan tidak boleh dinonaktifkan oleh pengguna maupun produsen ponselnya.Aturan ini dibuat karena otoritas India kesulitan mendapatkan lokasi yang tepat saat mengajukan permintaan hukum selama investigasi. Dengan sistem yang berlaku saat ini, perusahaan telekomunikasi hanya dapat memberikan perkiraan lokasi berdasarkan data menara seluler.Akurasinya pun tidak 100 persen akurat dan biasanya dapat meleset hingga beberapa meter. Namun, kehadiran aplikasi Sanchar Saathi mendapatkan penolakan keras, termasuk dari Apple. Perusahaan tersebut menolak untuk memasangnya di iOS.Setelah mandat pemasangan aplikasi keamanan siber tersebut ditarik, Asosiasi Operator Seluler India (COAI), yang mewakili operator besar seperti Reliance Jio dan Bharti Airtel, mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah akurasi tersebut.Mereka mengusulkan agar lokasi pengguna yang tepat hanya boleh diberikan jika pemerintah memerintahkan produsen untuk mengaktifkan teknologi Assisted-GPS (A-GPS). Sistem ini menggunakan sinyal satelit dan data seluler secara bersamaan.Metode ini pun menuntut layanan lokasi untuk selalu aktif. Melihat tuntutan ini, pengguna tidak memiliki opsi untuk menonaktifkan fitur pelacakan tersebut. Hal ini yang membuat banyak pihak kembali menolak usulannya.Apple, Samsung, dan Google telah menyampaikan keberatannya kepada New Delhi. Menurut mereka, pengawasan lokasi yang ketat tidak seharusnya disahkan secara hukum. Kebijakan seperti ini pun belum pernah ada sebelumnya di belahan dunia mana pun.