Ilustrasi kelompok militan Hamas. (Hassan Alzaanin/TASS)JAKARTA - Seorang pejabat senior kelompok militan Palestina Hamas mengatakan kepada Al Arabiya pada Hari Jumat, kelompok tersebut tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza, menambahkan mereka telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola wilayah kantong tersebut pada tahap selanjutnya.Pejabat tersebut mengatakan Hamas telah menyetujui semua nama yang diusulkan untuk badan teknokratis tersebut, dengan mencatat terdapat kesepakatan internal mengenai daftar tersebut.Ia menambahkan, meskipun ada kemajuan dalam perundingan, Israel telah menghalangi implementasi praktis dari langkah-langkah yang disepakati di lapangan, melansir Al Arabiya (5/12).Lebih jauh pejabat Hamas tersebut juga mengatakan, pengerahan pasukan internasional akan dibatasi secara ketat untuk memantau gencatan senjata, alih-alih mengelola Gaza atau mengambil bagian dalam pemerintahan internal.Peran mereka, jelasnya, adalah untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru.Ia menambahkan, negara-negara penengah mendukung pemberian peran pemantauan kepada pasukan internasional mana pun yang dikerahkan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.Diketahui, perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat, Mesir, Qatar dan Turki mulai berlaku pada 10 Oktober, mengakhiri perang selama dua tahun yang dipicu oleh serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang telah menghancurkan jalur pantai sempit tersebut.Meski demikian, kedua belah pihak saling menuduh atas pelanggaran gencatan senjata.