Ilustrasi aktivitas Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) (ANTARA) JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pemerintah menyusul banyaknya kasus keracunan makanan. Yahya mengingatkan agar ahli gizi di setiap Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan program MBG."Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” ujar Yahya Zaini kepada wartawan, Rabu, 1 Oktober.Yahya menilai, pengawasan ketat oleh ahli gizi juga diperlukan di seluruh tahapan pengolahan makanan. Apalagi, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menugaskan ahli gizi di setiap SPPG untuk menjaga kualitas."Karena setiap tahapan proses makanan, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian dan distribusi semua diawasi oleh mereka. BGN menugaskan 3 orang dalam setiap SPPG, 1 ketua, 1 ahli gizi, 1 ahli akutansi," kata Yahya.Yahya menyambut baik langkah pemerintah yang mewajibkan setiap SPPG dapur penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Ia mengingatkan, sertifikat higienis harus benar-benar menjadi jaminan kualitas dan keselamatan, bukan hanya stempel administratif."Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat harus memastikan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi layak bagi anak-anak sekolah,” tegas Yahya.Yahya memastikan Komisi IX DPR yang bermitra dengan BGN tetap mendukung program MBG. Sebab menurutnya, program ini bertujuan baik bagi generasi muda Indonesia.“Kita tetap mendukung MBG yang dievaluasi tata kelolanya. MBG program yang mulia untuk mencetak generasi cemerlang tahun 2045, melalui perbaikan gizi," ungkapnya.Karena itu, pimpinan komisi yang membidangi kesehatan itu menyatakan, DPR akan terus melakukan pengawalan terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo ini. Ia menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak sebagai penerima MBG harus menjadi prioritas utama."DPR akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan periodik dan memastikan setiap anak Indonesia menerima makanan bergizi yang benar-benar aman, higienis dan sesuai standar," kata Yahya.Legislator Golkar dari Dapil Jawa Barat VIII itu pun berharap semua pihak turut membantu mengawasi program MBG, sehingga apabila ada kekurangan dapat segera dievaluasi. "Harapannya agar penyimpangan sistemik seperti yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap pelaksanaan MBG belakangan ini, tidak kembali terjadi," pungkas Yahya.Seperti diketahui, Presiden Prabowo telah memanggil para menterinya ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu, 28 September malam saat tiba di tanah air usai lawatannya dari luar negeri.Dalam pertemuan itu, evaluasi terhadap program MBG dilakukan menyusul banyaknya kasus keracunan yang terjadi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Salah satu perbaikan program itu adalah terkait tata kelola MBG, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air.