Aktivitas unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Program MBG (ANTARA)JAKARTA - Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai salah satu program unggulan tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan dalam pelaksanaannya.Diperlukan pengawasan ketat dan penerapan aturan yang jelas agar tujuan program tetap terjaga.Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap mitra dan yayasan penyelenggara mematuhi ketentuan yang berlaku, tanpa memberi toleransi pada praktik yang menyimpang dari pedoman resmi.Sanksi Tegas untuk Mitra PelanggarUntuk mencegah terulangnya pelanggaran, BGN telah menyiapkan skema sanksi yang bersifat berjenjang sesuai tingkat kesalahan mitra. Sanksi tersebut meliputi:Teguran tertulis, sebagai langkah peringatan pertamaSanksi administratif yang lebih berat, jika pelanggaran berlanjut.Penutupan operasional dapur mitra tanpa batas waktu, bagi pelanggaran serius yang merugikan program.Sebagai langkah preventif, BGN akan memperketat proses seleksi sejak awal. Verifikasi dokumen dan legalitas usaha bakal diperketat agar hanya mitra dengan reputasi baik dan rekam jejak positif yang dapat bergabung dalam program MBG.BGN juga akan melakukan pemeriksaan latar belakang lebih mendalam terhadap calon mitra. Aspek yang diperhatikan antara lain riwayat usaha, kapasitas operasional, serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan gizi yang berlaku.Dalam upaya memperkuat pengawasan, BGN akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen. Pemeriksaan rutin akan dilakukan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.Pengawasan keuangan juga diperkuat melalui penggunaan rekening bersama dan penerapan sistem biaya berbasis at cost. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terjadinya manipulasi dana sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.BGN menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG akan terus dilakukan. Perbaikan tata kelola menjadi strategi penting agar kasus serupa tidak terulang kembali.Pemerintah juga memastikan setiap mitra dapur memiliki komitmen penuh dalam mendukung keberhasilan program, mulai dari pemenuhan standar gizi hingga pelaporan penggunaan dana secara transparan.