Warga Gaza mengungsi akibat agresi Israel. (Twitter/@UNLazzarini 45)JAKARTA - Mesir tidak akan membiarkan pemindahan paksa warga Palestina dari Tanah Airnya, kata Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty, saat negara itu berusaha meyakinkan kelompok militan Hamas menerima proposal gencatan senjata di Jalur Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.Hal itu disampaikan Menlu Abdelatty saat ditanya apakah ia khawatir rencana Presiden Trump dapat menyebabkan pemindahan paksa warga Palestina, menegaskan Mesir tidak akan menerimanya."Pemindahan tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi karena pemindahan berarti akhir dari perjuangan Palestina," katanya, dilansir dari Reuters 3 Oktober."Kami tidak akan membiarkan ini terjadi dalam keadaan apa pun," tegas Menlu Abdelatty.Diberitakan sebelumnya, Menlu Abdelatty mengatakan Mesir bekerja sama dengan Qatar dan Turki untuk meyakinkan kelompok militan Palestina Hamas agar menerima rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, memperingatkan konflik akan meningkat jika kelompok militan tersebut menolak.Berbicara di Institut Hubungan Internasional Prancis di Paris, Menlu Abdelatty mengatakan jelas Hamas harus melucuti senjata, sementara Israel tidak boleh diberi alasan untuk melanjutkan serangannya di Gaza."Jangan beri satu pihak pun alasan untuk menggunakan Hamas sebagai dalih atas pembunuhan warga sipil yang gila-gilaan setiap hari ini. Apa yang terjadi jauh melampaui tanggal 7 Oktober," katanya, merujuk pada serangan kelompok militan Palestina ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, dilansir dari Reuters 3 Oktober."Ini lebih dari sekadar balas dendam. Ini adalah pembersihan etnis dan genosida yang sedang berlangsung. Jadi, sudah cukup," tandas Menlu Abdelatty.Gedung Putih awal pekan ini meluncurkan dokumen berisi 20 poin yang menyerukan gencatan senjata segera, pertukaran sandera yang ditahan Hamas dengan tahanan Palestina yang ditahan Israel, penarikan mundur Israel secara bertahap dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.Pada Hari Selasa, Presiden Trump memberi Hamas waktu tiga hingga empat hari untuk menyetujui rencana tersebut.Mesir adalah mediator utama dalam upaya mengakhiri perang Gaza. Menlu Abdelatty mengingatkan risiko peningkatan eskalasi jika jika Hamas menolak proposal ini."Jika Hamas menolak, Anda tahu, maka itu akan sangat sulit. Dan tentu saja, kami akan mengalami eskalasi lebih lanjut. Itulah sebabnya kami mengerahkan upaya intensif kami agar rencana ini dapat dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari Hamas," jelasnya.Menlu Abdelatty menambahkan, meskipun ia secara umum mendukung proposal Trump untuk Gaza, diperlukan lebih banyak perundingan mengenai hal tersebut."Ada banyak celah yang perlu diisi, kita perlu lebih banyak diskusi tentang bagaimana mengimplementasikannya, terutama pada dua isu penting - tata kelola dan pengaturan keamanan," tandasnya.