Ilustrasi negara Palestina. (Sumber: UN Photo/Manuel Elías)JAKARTA - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berpendapat, semakin banyaknya negara Barat yang berencana mengakui Negara Palestina merupakan hal yang benar, tetapi lebih mendesak menyelamatkan sandera dan mengakhiri konflik."Dengan krisis Gaza yang masih berlangsung, fokus pada pengakuan ini tampaknya sama sekali tidak memperhatikan realitas yang lebih mendesak. Di tengah penderitaan warga sipil Palestina dan sandera Israel - serta rencana Israel yang diumumkan untuk menduduki seluruh atau sebagian wilayah kantong tersebut - mencegah kelaparan, memulangkan sandera, dan mengakhiri konflik di Gaza adalah prioritas. Pembicaraan tentang dua negara bisa ditunda," tulisnya dalam opini di Wall Street Journal, dikutip dari The Times of Israel 12 Agustus."Mengakui Palestina tanpa syarat tidak akan menghasilkan negara Palestina atau mengakhiri penderitaan di Gaza. Kegagalan untuk mewajibkan warga Palestina berkomitmen pada langkah-langkah untuk menjamin keamanan Israel sebagai imbalan atas pengakuan akan memperkuat pendukung teror di pihak Palestina dan penentang kenegaraan Palestina di pihak Israel," jelas Blinken.Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa waktu mengumumkan rencana negaranya mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB Bulan September mendatang. Ini menjadikannya negara G7 (Kelompok 7) pertama yang mengumumkan hal tersebut, seperti dilansir dari ABC.Menyusul kemudian Inggris dan Kanada yang juga berencana mengakui Negara Palestina. Belakangan, sejumlah negara juga menyatakan niat yang sama, termasuk member Uni Eropa seperti Portugal hingga Malta. Total 147 dari 193 negara anggota PBB kini sudah mengakui atau segera mengakui Negara Palestina.Terbaru, Perdana Menteri Anthony Albanese pada Hari Senin mengumumkan Australia akan mengakui Negara Palestina, juga pada September mendatang.Dikutip dari CNN, sejumlah negara Eropa dan Karibia tahun lalu sudah terlebih dahulu mengakui Negara Palestina, termasuk Spanyol, Norwegia, Slovenia, Irlandia hingga Trinidad and Tobago, setelah hanya Meksiko yang mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada tahun 2023."Ada cara yang lebih baik untuk maju. Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia harus mengadopsi, dan AS harus merangkul, jalur yang terikat waktu dan berbasis kondisi untuk mengakui negara Palestina. Titik awal dan akhir adalah suatu keharusan, karena tidak ada yang akan menerima proses yang tak berujung. Palestina membutuhkan cakrawala yang jelas dan dekat untuk penentuan nasib sendiri secara politik," jelas Blinken."Pengakuan juga harus berbasis kondisi. Meskipun Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut juga disertai tanggung jawab. Tidak seorang pun boleh mengharapkan Israel untuk menerima Negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas atau teroris lainnya, yang dimiliterisasi atau memiliki milisi bersenjata independen, yang bersekutu dengan Iran atau pihak lain yang menolak hak Israel untuk hidup, yang mendidik dan menyebarkan kebencian terhadap Yahudi atau Israel, atau yang, jika tidak direformasi, menjadi negara gagal," lanjutnya."Menangani kondisi-kondisi ini selama tiga tahun ke depan - kerangka waktu yang wajar - dapat menunjukkan kepada Israel dan dunia, Palestina yang merdeka akan difokuskan pada pembangunan negara, bukan penghancuran Israel," tambahnya.