Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin/FOTO: Diah Ayu-VOIJAKARTA - DPRD dan Pemprov DKI Jakarta tampak mengebut pembahasan rancangan anggaran saat ini. Di antaranya pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang telah selesai, dilanjutkan memulai penyusunan APBD tahun 2026.Pada Juli lalu, DPRD dan Pemprov DKI menyepakati APBD perubahan tahun 2025 menjadi Rp91,86 triliun.Hari ini, rancangan Kebijakan Umum serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026 disepakati diusulkan sebesar Rp95,35 triliun.Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengklaim, kilatnya pembahasan anggaran antaran DPRD dan Pemprov DKI merupakan tanda hubungan dan komunikasi yang harmonis."Sinyal kolaborasi harmoni antara legislatif dan eksekutif sudah saya buktikan. Ini bukti bahwa kami DPRD berkolaborasi dengan Gubernur untuk melayani warga Jakarta," kata Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 13 Agustus.Biasanya, penyelesaian perubahan APBD tahun berjalan dilanjutkan dengan penyusunan APBD tahun berikutnya dilakukan pada bulan September-Oktober. Tahun ini, pembahasan dilakukan 2 bulan lebih cepat."Kalau tahun-tahun sebelumnya pembahasan anggaran perubahan di bulan September-Oktober sehingga waktu eksekusi cuma sebulan atau 2 bulan maksimal, sekarang saya selesaikan di bulan Juli. Jadi ada waktu 6 bulan eksekutif untuk mengeksekusi," papar Khoirudin. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatkan rancangan anggaran sementara yang telah disepakati ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD tahun 2026.Rano berharap penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah awal yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 2026.“KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penyusunan APBD. Berdasarkan kesepakatan ini, daerah menguraikan prioritas, alokasi, dan sumber dana yang akan digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti penanggulangan banjir, pengurangan kemacetan, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan,” jelas Rano.