Ilustrasi pembangunan jalan (antara)JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi melelang proyek pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di IKN Senilai Rp1,94 triliun.Paket pembangunan jalan kawasan Kompleks Yudikatif merupakan salah satu proyek utama yang mendukung pengembangan KIPP untuk menghubungkan berbagai kawasan vital di IKN.Adapun paket tersebut dilaksanakan melalui mekanisme kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025-2027."Melalui pembangunan jalan ini, diharapkan terwujudnya suatu pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan," tulis dokumen uraian singkat paket pembangunan, dikutip Rabu, 13 Agustus.Kemudian, konstruksi pembangunan jalan kompleks Kawasan Legislatif IKN memakan anggaran senilai Rp982,08 miliar. Konstruksi Jalan Kawasan Legislatif IKN sepanjang 3,70 kilometer (km) juga dilaksanakan melalui mekanisme kontrak tahun jamak."Masa atau jangka waktu keseluruhan pelaksanaan pekerjaan selama 660 hari kalender, dihitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)," jelas dokumen itu.Meski begitu, lelang proyek untuk pembangunan area gedung Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN tampak belum ditemukan.Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, total kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II pada periode 2025 hingga 2028 mencapai Rp48,80 triliun.Basuki menjelaskan, anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan area perkantoran, hunian legislatif, kawasan yudikatif dan ekosistemnya."Kebutuhan anggaran Otorita IKN sampai dengan 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden (Prabowo) sejak Januari itu adalah Rp48,8 triliun untuk membangun IKN tahap II," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli.