Wagub DKI Jakarta Rano Karno/FOTO: Diah Ayu-VOIJAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara terkait omzet pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur yang anjlok akibat kasus beras oplosan PT Food Station Tjipinang Jaya.Rano memastikan jajaran Pemprov DKI akan mengecek langsung kondisi lapangan untuk melakukan tindak lanjut penanganannya."Ya, nanti kita lihat," kata Rano di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Agustus.Rano menilai, kasus hukum yang menyeret badan usaha milik daerah (BUMD) DKI bidang pangan itu memang bisa berdampak pada tingkat daya jual pasar yang dikelola oleh Food Station tersebut."Mungkin saja (berdampak pada omzet pedagang). Nanti kita lihat," ujar Rano.Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika sebelumnya menyebut sejumlah pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengeluhkan turunnya omzet penjualan sebesar 20–50 persen sejak isu beras oplosan mencuat di publik.Hal itu terungkap saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin, 11 Agustus. Yeka bilang, pedagang yang biasanya menjual 15–20 ton beras per hari, kini hanya mampu menjual 6–10 ton per hari."Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6-10 ton beras per hari," sebut Yeka dalam keterangan tertulisnya.Data Pengelola PIBC menunjukkan, perbandingan aktivitas keluar-masuk beras antara periode 1–10 Juli 2025 dan 1–10 Agustus 2025 menurun.Jumlah beras yang masuk anjlok 22,97 persen, sementara yang keluar berkurang 20,84 persen. Selain penurunan volume penjualan, Ombudsman juga mencatat kenaikan harga beras di pasar tersebut.Harga beras termurah saat ini mencapai Rp13.150 per kilogram (kg) dan tertinggi Rp14.760 per kg, dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp200 dalam dua pekan terakhir.Dampak penurunan aktivitas perdagangan juga dirasakan oleh pekerja bongkar muat. Berdasarkan data Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC, dari sekitar 1.200 anggota, sebanyak 80 persen tidak bekerja akibat berkurangnya volume pembelian beras."Situasi ini memerlukan perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja," tegas Yeka.Dalam sidak tersebut, Yeka juga meninjau Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya. Stok beras untuk program Pangan Subsidi tercatat kosong, dengan penyaluran terakhir pada 9 Agustus 2025. Ia menegaskan proses penegakan hukum tidak boleh menghambat layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyalurkan program pangan subsidi.