Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan (antara)JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengusulkan tambahan untuk 2026 sebesar Rp2,1 triliun. Hal tersebut disampaikan Haikal dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Juli."Total daripada usulan tambahan anggaran (2026) itu Rp2,1 triliun," ujar Haikal.Haikal merincikan alokasi tambahan anggaran tersebut. Pertama, untuk kegiatan pelaksanaan registrasi dan sertifikasi halal senilai Rp829 miliar. "Diperuntukkan sertifikasi halal kepada 3,5 juta usaha mikro dan kecil (UMK)," katanya.Kedua, untuk pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal sebesar Rp40 miliar. Menurut Haikal, pihaknya meraba-raba alokasi tersebut lantaran tak hanya diperuntukkan bagi produk makanan dan minuman, tetapi untuk subsektor tekstil, obat hingga kosmetik."Untuk urusan (produk) makanan dan minuman kami anggap sudah mulai selesai, tapi berikutnya pak tekstil, obat, kosmetik itu betul-betul sebuah huge yang menjadi sangat besar pada nantinya," ucap Haikal."Bahkan lebih besar daripada makanan dan minuman, mengapa lebih besar? Karena dari 66 juta pengusaha, kuliner itu cuma 20 persen atau 1,8 sampai 2 juta saja, selebihnya non-kuliner," sambungnya.Sementara untuk bidang kemitraan dan standarisasi halal dibutuhkan anggaran sebesar Rp39 miliar. "Kolaborasi kerja sama tingkat nasional dan internasional dalam implementasi standar halal Indonesia ini belum maksimal, belum pernah dilakukan kecuali kemarin dan itu atas biaya sponsorship," terangnya. Terakhir, dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk belanja pegawai, pengadaan kendaraan hingga pengembangan aplikasi 'Si Halal'.Menurut Haikal, aplikasi itu masih sering eror lantaran pusat data nasionalnya telah berbagi dengan kemitraan lain."Itu (anggaran) yang paling besar Rp1,2 triliun. Cloud server yang storage kami, tuh, cuman 15 terabyte (TB). Kami belum punya data recovery center serta operasional satuan tugas halal provinsi dan pengembangan sarana, sehingga total daripada usulan tambahan anggaran itu Rp2,1 triliun," pungkasnya.